BERAU TERKINI – Dugaan ‘backing’ atau perlindungan aparat TNI dalam praktik penyalahgunaan BBM dan Elpiji subsidi, mendapat respons dari Polisi Militer Kodam (Pomdam) VI/Mulawarman.
Kabar yang saat ini telah menjadi sorotan nasional, karena berkaitan dengan krisis energi yang saat ini terjadi saat perang di timur tengah.
Dalam menjaga integritas lembaga, Pomdam VI/Mulawarman pun secara resmi telah memulai langkah penelusuran oknum anggota TNI yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
Komandan Pomdam VI/Mulawarman, Kolonel Cpm Erwien Ferry Sunarno, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi prajurit yang terbukti bermain di balik layar maupun menjadi pelaku lapangan.
“Bila terbukti, tentu akan diberi sanksi tegas,” kata Erwien.
Penegasan ini merupakan instruksi langsung dari Pangdam VI/Mulawarman, Mayjen TNI Krido Pramono, yang memerintahkan seluruh jajaran untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik ilegal.
Saat ini, Pomdam VI/Mulawarman tengah melakukan pendalaman intensif guna memastikan ada atau tidaknya personel TNI AD yang terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut.
Dalam menjalankan pengawasan ini, Erwien menyebut bahwa koordinasi erat juga dijalin bersama Divisi Propam Polri untuk memperkuat pengawasan di lapangan secara terpadu.
Sinergi antar-instansi ini diharapkan dapat mempersempit ruang gerak para oknum yang mencoba memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
“Saat ini kami sudah koordinasi dengan Propam, kalau ada informasi kami langsung turun,” tegasnya.
Jika nantinya ditemukan bukti keterlibatan anggota TNI aktif, proses hukum akan dilakukan secara transparan melalui mekanisme peradilan militer.
Para pelanggar tidak hanya terancam sanksi disiplin kedinasan, tetapi juga hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Sejauh ini belum ada kasus yang ditemukan,” terangnya.
Meski hingga saat ini belum ada anggota yang teridentifikasi secara resmi terlibat, Pomdam memastikan akan terus membuka ruang pengawasan dan menindak tegas setiap temuan di masa mendatang.
Upaya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa aparat militer di Kalimantan Timur berkomitmen mendukung kelancaran distribusi BBM dan LPG subsidi agar tepat sasaran.
Dengan adanya pengawasan ketat ini, diharapkan praktik penimbunan maupun penyelundupan komoditas bersubsidi yang selama ini menjadi sorotan publik dapat segera ditekan demi kesejahteraan masyarakat Bumi Etam.
