LUMAJANG, – Sektor pariwisata Berau terus dibenahi dari semua aspek. Keseriusan Pemerintah Kabupaten Berau meningkatkan perekonomian di sektor pariwisata dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) digarap pemerintah daerah dengan menyiapkan SDM dan pembangunan fasilitas penunjang.
Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua Dekranasda Berau Sri Aslinda Gamalis mengunjungi Kabupaten Lumajang untuk belajar langsung pengelolaan wisata modern dan pemberdayaan UMKM melalui Dekranasda.
“Kita tahu Berau sampai dengan saat ini masih bergantung pada sektor batubara sebagai penopang pendapatan daerah. Perjalanan ini untuk menjadikan wisata dan UMKM ini sebagai alternatif pengganti batubara akan kita mulai,”ujarnya,Rabu (10/11/2021).
Pemilihan kota pisang, sebutan Kabupaten Lumajang, mengingat daerah ini terkenal dengan kreativitasnya mengolah berbagai kerajinan tangan terutama oleh-oleh dari bahan baku pisang. Namun, saat ini oleh-olehnya semakin beragam bukan hanya pisang tetapi kerajinan tangan lainnya.
Sebagian besar, kerajinan tangan pelaku UMKM sudah berada dibawah binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dampaknya pun sudah sangat dirasakan para pengrajin, sebab hasil buah tangan mereka banyak dipasarkan ke sejumlah daerah lain baik di pulau Jawa hingga luar Jawa
“Pemkabnya memang sangat konsen kesini. Didukung warganya yang juga kreatif dan inovatif,”katanya.
Paparan Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati sebagian besar wilayah Lumajang adalah hutan Negara. Sehingga wisata yang ada banyak diantaranya terbentuk alami namun juga ada buatan manusia.
Umumnya, wisata yang buatan itu banyak dikelola oleh Pemerintah Desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau (Bumdes). Bahkan ada salah satu Bumdes pengelolaan wisata hutan bambu dalam satu bulan mampu menghasilkan Rp 25 juta hanya dari parkir dan biaya karcis masuk.
“Ini yang kita mau gali dan adopsi untuk kita bawa ke Berau, kalau memang Daerah tidak mampu mengelola wisata yang ada serahkan saja ke kampung untuk dikelola melalui Bumdes,”ujarnya.
Semakin banyaknya pelaku UMKM dan hasil buah karya mereka menembus pasar nasional serta pengembangan wisata yang semakin baik akan berdampak pada peningkatan pendapat daerah. Apalagi selama ini sumbangsih pendapatan daerah dari sektor wisata hanya 14 persen dari total APBD yang ada. (*)
Editor: RJ Palupi
