Gamalis, Wakil Bupati Kabupaten Berau.
TANJUNG REDEB – Adanya kabar kenaikan gaji pokok petugas kebersihan alias “Pasukan Oranye” Pemerintah Kabupaten Berau, rupanya belum diketahui pihak pemerintah setempat. Wakil Bupati Gamalis belum secara utuh menerima informasi tersebut.
Kepada berauterkini.co.id, orang nomor dua di “Bumi orang nomor dua di Bumi Batiwakkal” itu menyatakan, belum menerima kepastian tersebut, daik dari badan pemerintahan, maupun dari dinas terkait.
Namun, dia menyatakan, bila rencana tersebut telah terkonfirmasi oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan alias DLHK Berau, maka dapat dipastikan kebijakan tersebut benar akan terealisasi.
“Bila itu sudah terkonfirmasi oleh dinas terkait dan keuangan daerah mencukupi untuk itu, maka bisa saja kebijakan itu berjalan tahun depan,” kata Gamalis.
Menurutnya, kebijakan tersebut tepat di tengah Berau memerlukan langkah cepat dalam memastikan tata dan kebersihan kota.
Sebab, Berau memiliki pekerjaan rumah untuk merebut kembali gelar Adipura yang pernah diraih pada 2019 lalu.
“Kesejahteraan pasukan oranye itu penting, tapi harus benar-benar bekerja dalam membersihkan kota setiap hari,” ujarnya.
Selain itu, Berau yang menyandang kota wisata dunia dapat membuktikan itu melalui kebersihan kota, selain membentuk karakter masyarakat yang siap untuk menjemput wisatawan datang ke “Bumi Batiwakkal”.
“Jadi, kalau wisatawan datang ke Berau, saat melalui kawasan kota merasa nyaman, karena Berau bersih,” inginnya.
Disinggung ihwal keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di dalam “Pasukan Oranye’ di Berau, Gamalis menegaskan, hal itu dapat dipertimbangkan.
Namun, sebelumnya pemerintah akan melihat potensi anggaran yang dikelola daerah. Meski saat ini Berau kembali mencatat rekor APBD tertinggi selama kabupaten ini berdiri, Gamalis menyebut, perlu pertimbangan yang matang untuk penambahan jumlah SDM.
Sebab, menurutnya, kenaikan jumlah APBD 2024 mendatang yang mencapai Rp 4,1 triliun, tidak ada yang dapat memastikan kondisi keuangan yang melimpah akan bertahan selamanya.
Berau yang memiliki sumber pendapatan daerah masih rendah tidak bisa besar kepala untuk menambah jumlah pegawai. Karena ketakutan pada tahun selanjutnya, jumlah tersebut akan berkurang dan APBD Berau akan digunakan hanya untuk belanja pegawai saja.
“Jadi, harus balance. Itu perlu pertimbangan matang,” tuturnya.
Wabup tidak ingin memunculkan gejolak baru di tengah masyarakat lantaran APBD Berau yang berpotensi turun, kemudian pemerintah harus melakukan pengurangan jumlah pegawai kontrak.
“Tentu akan jadi masalah baru, kalau tidak dihitung dengan matang,” tegasnya. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
