Foto: Taupan Madjid
TANJUNG REDEB – Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKS) Taufan Madjid, secara resmi telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon (Balon) bupati Berau di Pilkada 2024.
Bahkan, ia mengaku jika dukungan menjadi bakal calon bupati Berau ini bukan kali pertama. Tapi sudah berlangsung sejak Pilkada Berau 2020 lalu.
Pada kontestasi pilkada 2020 lalu, dirinya telah berupaya untuk melakukan safari politik dengan elit partai di daerah hingga nasional.
Kegiatan politik tersebut merupakan pintu gerbang dirinya untuk belajar dan mengetahui lebih banyak terkait dunia politik.
“Ini bukan agenda baru untuk saya, sudah lama berkecimpung di politik,” kata Taupan, ditemui belum lama ini.
Dalam kabar sebelumnya, diketahui Taupan memiliki kedekatan dengan Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Jendral (Purn) Safruddin.
Perkenalan tersebut, disampaikan Taupan, terjadi kala dirinya ingin mengambil rekomendasi PDI Perjuangan untuk pencalonannya di Pilkada Berau 2020.
Saat itu, dirinya telah dipasangkan dengan Seri Marawiah, merupakan istri dari Makmur HAPK, Bupati Berau dua periode 2005/2009 hingga 2009/2014.
Dalam proses penandatanganan pakta integritas, seharusnya saat itu dirinya maju melalui koalisi Golkar dan PDI Perjuangan.
Namun koalisi tersebut bubar, setelah Agus Tantomo resmi dipilih menjadi pasangan Seri Marawiah untuk maju di pilkada saat itu.
“Saya bocorkan aja ini. Seharusnya waktu itu Sri Marawiah pasangan sama saya. Saya jadi wakilnya,” ucap dia.
Sehingga menurut dia, saat ini dalam komunikasinya bersama eks jendral bintang dua tersebut masih cukup baik. Diklaim komunikasi itu terjalin hingga saat ini.
“Meskipun pak Gatot (Ketua DPC PDI Perjuangan Berau, Atilagarnadi) sudah mendeklarasikan diri maju di pilkada,” terang dia.
Belajar dari pengalaman tersebut, Taupan yakin pada tahun ini dirinya bakal mendapatkan kepastian koalisi untuk maju di Pilkada 2024.
Meskipun tugas masih berat, yakni mesti mengumpulkan dukungan politik dari elit partai lainnya.
Saat ini, dirinya tengah gencar melakukan safari politik demi mendapatkan rekomendasi partai. Termasuk agenda untuk menaikkan elektabilitas yang juga menjadi acuan parpol untuk mengeluarkan rekomendasi.
“Saya ditugaskan Jendral untuk kerja politik itu,” tutup mantan Kepala DPUPR Berau dan Kadishub Kaltara tersebut. (*)
Reporter: Sulaiman
Editor: Zuhrie
