TANJUNG REDEB – Tantangan Bupati Berau, Sri Juniarsih ihwal pengentasan program 25 ribu sambungan rumah baru air bersih pada 2024 lalu ke Perumda Batiwakkal tak terwujud.
Hingga saat ini, perusahaan ledeng di Berau itu hanya mampu merealisasikan sebesar 15 ribu sambungan rumah. Masih jauh dari target yang diharapkan bupati.
Kegagalan penyelesaian program itu disebut-sebut karena kebijakan pemerintah pusat yang berubah.
Direktur Perumda Batiwakkal, Saipul Rahman, mengatakan pembatalan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum berdampak pada realisasi program yang melambat.
Diketahui, pada era Presiden ke 7 RI, Joko Widodo, meneken Instruksi Presiden Nomor 1/2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
“Inpres itu tidak dijalankan. Jadi program dibatalkan,” kata Saipul, ditemui awak media ini beberapa waktu lalu.
Padahal, pihaknya telah mengajukan 6.500 sambungan baru. Program yang memudahkan para calon pelanggan untuk menerima sambungan baru secara gratis.
Di mana dana pembangunan jaringan SPAM sepenuhnya melalui anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat.
“Kami sudah usulkan itu. Kami kawal serius sampai ke pusat. Tapi itu batal,” terang dia.
Kondisi itu pun terpotret serupa dengan beberapa wilayah di Indonesia. Mulai dari wilayah Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.
Hampir di semua tempat itu, disebut Saipul mengalami kondisi serupa. Tak ada menjalankan Inpres 1/2024 tersebut.
“Jadi kami putuskan tidak menjalankan program itu,” tutur Saipul.
Dia menegaskan, kendati tak mampu memenuhi tantangan dari bupati. Sejatinya program tersebut tersusun dalam program jangka menengah pemerintah daerah. Yang bakal berakhir pada 2026 mendatang.
Bila tak ada aral melintang, program pemerintah tersebut akan selesai pada masa yang telah disepakati bersama antara eksekutif maupun legislatif.
“Berakhir nanti 2026, program 25 ribu SR itu,” tegas dia.
Dia mengakui pula, bila banyak masyarakat yang kecewa atas pembatalan program tersebut.
Sehingga pihaknya, mengubah konsep pemberian program SR gratis menjadi dibayar secara kredit.
“Agar tak kecewa, skema kami ubah dari gratis ke kredit,” tegasnya. (*)
