TANJUNG REDEB – Setelah dua tahun berada di predikat C atau zona kuning, layanan publik di Berau kini meningkat ke zona hijau atau predikat B dengan nilai 79,59.
Hanya saja, meski telah lepas dari zona kuning, Bupati Sri Juniarsih masih belum merasa puas. Sebab layanan publik Berau berada di peringkat bawah dari 5 kabupaten/kota yang berada di zona hijau.
Sehingga ia menilai, perlu evaluasi kepada setiap organisasi perangkat daerah alias OPD di Berau. Sebab, menurut dia mestinya Berau harus dapat meraih poin di atas yang dicapai pada tahun lalu tersebut.
“Alhamdulillah kita sudah berada di zona hijau. Tapi ini tetap jadi evaluasi kepada OPD yang lain, belum bisa memberikan performa terbaiknya dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Sri sapaan dia, ditemui usai menerima penghargaan oleh ORI Kaltim, kepada Berau Terkini.
Dia menegaskan, sepulangnya dari kota minyak Balikpapan, dia akan mengumpulkan para petinggi di setiap OPD untuk mendengarkan hambatan yang ada di lapangan.
Evaluasi tersebut, merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah pasca menerima penghargaan tersebut. Sebab, pada tahun ini Pemkab Berau ingin meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan zona hijau tua atau predikat A.
“Kalau saya sudah pulang. Nanti akan kumpulkan semua OPD untuk evaluasi kinerja,” ujar dia.
Evaluasi itu juga dilatari fakta, bahwa meski mendapatkan predikat hijau dan naik satu tingkat dari dua tahun sebelumnya yang berada di zona kuning. Berau harus menerima kenyataan bahwa pelayanannya masih diberi skor terendah dibanding dengan wilayah lain di Kaltim.
“Dua tahun kita di zona kuning naik setingkat di hijau. Ini agak lumayan lah, ketimbang kita masih berada di zona kuning,” terang dia.
Sebagai informasi, Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang berwenang dan berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Baik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk BUMN, BUMD dan BHMN, serta badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh kegiatannya bersumber dari APBN dan APBD. (*)
Reporter: Sulaiman
