BERAU TERKINI — Dampak dari kebijakan pemangkasan produksi batu bara di sejumlah perusahaan kini telah sampai ke meja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau.
Isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat seiring meningkatnya kekhawatiran terhadap efisiensi sektor pertambangan yang mulai berujung pada kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi para pekerja.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Disnakertrans.
Ia meminta dinas terkait untuk memastikan perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengambil langkah efisiensi tetap menjalin komunikasi yang baik.
Sehingga, dampak yang ditimbulkan tidak mengganggu stabilitas sosial secara signifikan.
“Karena namanya PHK pasti akan banyak tenaga kerja yang tidak lagi bekerja, dampak sosialnya seperti apa?” ungkap Said.
Said berharap agar PHK benar-benar diposisikan sebagai pilihan terakhir bagi perusahaan dalam upaya mengoptimalkan hasil tambang di tengah kondisi pasar saat ini.
Ia memberikan peringatan keras kepada perusahaan untuk lebih cermat dan teliti dalam memenuhi hak-hak para pekerja yang terdampak guna menghindari sengketa atau kerugian di sisi buruh.
“Ketika misalnya PHK itu jadi pilihan terakhir, perusahaan juga sangat berhati-hati memberikan hak-hak mereka kepada pekerja tersebut,” tegasnya.
Terkait data pasti jumlah karyawan yang terdampak efisiensi ini, Said menyatakan, pemerintah daerah akan melakukan langkah konfirmasi lebih lanjut kepada dinas teknis.
Hal ini dilakukan guna memastikan laporan yang masuk dari perusahaan sesuai dengan fakta di lapangan dan tertangani dengan prosedur yang berlaku.
“Insya Allah nanti kami akan tanya dulu, konfirmasi ke dinas tenaga kerja,” pungkasnya. (*)
