BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan instrumen penting dalam pemberian hak bagi masyarakat secara adil dan merata.
Namun, adanya kebijakan efisiensi anggaran di seluruh Indonesia berdampak pada program prioritas pemerintah, termasuk urusan kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat terbebani dengan hambatan finansial yang berat,” ujar Asisten I Setda Berau Hendratno, saat bertemu BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan di Ruang Rapat Kakaban, Kantor Bupati Berau, Kamis (11/6/2026).
Dengan realitas perekonomian nasional saat ini, dia menyebut banyak hambatan yang ditemui, baik dari pihak penyedia layanan kesehatan maupun pemerintah.
Efisiensi anggaran besar-besaran hingga penurunan daya beli masyarakat menjadi faktor utama penurunan derajat kesehatan masyarakat Bumi Batiwakkal.
“Kondisi ekonomi saat ini membuat orang tidak terdaftar, atau bahkan kepesertaan tidak aktif lagi,” ujarnya.
Dalam situasi saat ini, pemerintah masih berkomitmen menjaga kepesertaan BPJS Kesehatan untuk seluruh warga Berau yang sudah mencapai 100 persen lebih.
Berdasarkan data, dari total 308.020 warga Berau, sebanyak 263.213 orang tercatat sebagai peserta aktif atau berada di posisi 8 dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
“Kami juga mempertimbangkan situasi lapangan karena masih banyak persoalan administrasi yang masih jadi hambatan,” kata dia.
Atas situasi itu, pemerintah meminta agar semua pihak untuk mencoba adaptif dengan kondisi saat ini.
Sebab, masyarakat dipastikan hanya ingin mengetahui kepesertaannya di BPJS, tanpa ingin tahu masalah yang dihadapi pemerintah saat ini.
“Kita harus bangun kembali kepercayaan masyarakat atas program JKN ini,” ujarnya.
Dirinya berharap, pasca rapat tersebut setiap pihak dapat merumuskan strategi baru dalam menyiasati berjalannya program jaminan kesehatan.
“Semoga pertemuan ini mendapatkan hasil yang dapat membuat masyarakat terlayani dengan baik,” harapnya. (*/Adv)
