TANJUNG REDEB – Peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni nampak berjalan biasa-biasa saja di Kabupaten Berau.
Padahal, momen ini mestinya menjadi refleksi daerah yang sedang berada di tengah krisis ekologi serius.
Banjir besar yang melanda enam kecamatan seharusnya menjadi peringatan agar pemerintah dapat bergerak lebih serius dalam mencari solusi atas berkurangnya tutupan hutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim Suharjana, mengatakan telah memiliki atensi serius terhadap ancaman bencana akibat kerusakan hutan yang terjadi di Bumi Batiwakkal.
Namun, pada momentum kali ini, pihaknya fokus untuk melakukan pengendalian sampah di lingkungan perkotaan dan kampung.
“Pengendalian lingkungan, sementara ini kami buat rangkaian lomba di kelurahan,” kata Mustakim, Jumat (13/6/2025).
Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah plastik, menurutnya, tak dapat dikesampingkan. Sebab dalam catatannya, volume sampah di Berau terus mengalami peningkatan.
Pada 2022, volume sampah di Berau mencapai 49,8 ribu ton per tahun. Lalu, pada 2023, volume sampah di Berau naik 26 persen menjadi 51,3 ribu ton.
Volume sampah ini diprediksi akan terus meningkat mengingat bertambahnya jumlah penduduk di Berau yang kini mencapai hampir 300 ribu jiwa.
Menurutnya, sampah rumah tangga akan memberikan ancaman bila tidak dikelola dengan baik, seperti memisahkan antara sampah organik dan anorganik.
“Kalau buang sampahnya sembarangan, ini akan menghambat laju air ke sungai. Sampah menahan air di drainase dalam kota,” beber dia.
Dia mengaku, pembagian kewenangan konservasi alam dan lingkungan antara Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan DLHK Berau masih menjadi tantangan.
Fokus anggaran daerah akhirnya tak diberikan secara penuh dalam upaya konservasi karena telah berada dalam tanggungan KPHP yang menjadi perpanjangan tangan Pemprov Kaltim.
“Jadi kewenangan kami terbatas dan pada tahun ini hanya fokus pada penanganan sampah,” sebutnya.
Atas peristiwa bencana yang melanda Berau tahun ini, Mustakim mengaku meminta diberikan porsi anggaran yang lebih untuk memasifkan program lingkungan yang lebih terstruktur.
Selain itu, Mustakim berharap agar anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dapat diberikan untuk program lingkungan, selain pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, hal itu akan sedikit memberikan ruang program yang lebih baik ke depan bagi DLHK Berau dalam meningkatkan kualitas hutan dan pengelolaan sampah.
“Ini seharusnya bisa diberikan ke DLHK,” harap dia. (*)
