TANJUNG REDEB – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau masih merampungkan proses penyusunan dokumen untuk proyek pembuatan rumble strip alias pita penggaduh atau dalam istilah lain disebut sebagai pita kejut.
Diberitakan sebelumnya, Dishub Berau bakal memasang pita kejut persis di Jalan APT Pranoto, sekitaran Masjid Agung Baitul Hikmah.
Pemasangan pita itu ditujukan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas dan mengasingkan para balapan liar di lintasan lurus dalam kota tersebut.
Kepala Dishub Berau, Andi Marewangeng, menyatakan saat ini proses penunjukan kontraktor pelaksana proyek sedang disusun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Dokumen saat ini sedang disusun. Saya follow up dulu ke PPK-nya, ya,” ujar mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau yang akrab disapa Andi Ewang itu, saat dikonfirmasi, Rabu (13/3/2024).
Bila sebelumnya pembuatan pita kejut ditargetkan bakal diterapkan pada sebelum bulan Ramadan 1445 Hijriah, namun target itu masih belum dapat terlaksana, lantaran penyusunan berkas tengah dilakukan oleh dinas.
Andi Ewang menyebut, pemerintah tidak menggelontorkan anggaran besar untuk pembuatan pita penggaduh tersebut. Ditaksir, pekerjaan tersebut dikerjakan dengan anggaran di bawah 200-an juta rupiah.
“Makanya, itu palingan jadi PL (penunjukan langsung). Tidak lewat lelang,” katanya.
Selain itu, pihaknya masih akan memastikan terlebih dahulu ketersediaan alat pembuat pita kejut yang saat ini belum dimiliki Berau.
Andi Ewang mengatakan, selama ini untuk proyek pembuatan pita kejut pihaknya kerap menggunakan alat yang tersedia di Kota Samarinda.
“Nah, semoga alatnya ada di sini lah. Jadi, bisa langsung dikerjakan setelah pemberkasan,” ujarnya berharap.
Sementara itu, salah seorang pengguna jalan, Yuda, mengatakan dirinya tidak masalah bila di jalan tersebut dipasang pita kejut. Selama kepentingannya untuk keselamatan bersama.
Hanya saja, warga meminta, agar pita kejut tersebut ukurannya tidak terlalu besar yang berpotensi membuat kendaraan hilang kendali.
Warga memahami, dalam setiap pengerjaan proyek pemerintah pasti melalui proses kajian dan jajak pendapat dengan masyarakat. sehingga hasilnya menjadi jawaban terbaik untuk masyarakat “Bumi Batiwakkal”.
“Setuju saja. Cuma jangan kebesaran ukurannya,” pesan dia. (*/ADV)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
