BERAU TERKINI – Perjuangan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di poros Kasai–Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Senin (10/8/2026), menyisakan persoalan serius.
Seorang anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau tumbang hingga pingsan saat berjibaku seorang diri memadamkan api.
Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Berau, Nofian Hidayat, mengatakan, petugas tersebut mengalami kelelahan saat menjalankan tugas di lokasi karhutla.
Kondisinya kini masih menjalani perawatan di Puskesmas Pulau Derawan.
“Benar, itu personel kami dari saat kejadian, dia kabarnya seorang diri. Karena kelelahan, akhirnya pingsan saat bertugas. Kemudian dibantu warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat,” ujar Nofian.
Menurut Nofian, peristiwa tersebut menjadi gambaran keterbatasan personel yang masih dihadapi Disdamkarmat Berau.
Saat ini, di setiap kecamatan hanya tersedia sekitar tiga personel pemadam kebakaran yang harus dibagi dalam sistem pergantian atau shift.
Kondisi itu membuat penanganan karhutla di wilayah yang jauh dari pusat kabupaten menjadi semakin berat. Terlebih ketika kebakaran terjadi secara bersamaan di beberapa lokasi.
Dia juga mengakui, untuk kewenangan penanganan Karhutla juga ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau.
Hanya saja, Disdamkarmat sebagai eksekutor pemadaman juga tak bisa berdiam diri jika terjadi Karhutla.
Tak hanya persoalan sumber daya manusia, Disdamkarmat juga menghadapi kendala dalam hal anggaran operasional untuk penanganan karhutla.
Nofian mengungkapkan, pihaknya bahkan tidak memiliki anggaran bahan bakar minyak (BBM) khusus untuk kegiatan pemadaman karhutla.
Kondisi tersebut membuat penggunaan BBM harus dibatasi dalam penanganan kebakaran lahan.
“Kita terpaksa membatasi BBM untuk kegiatan penanganan karhutla. Kecuali kalau kebakaran pemukiman, itu tetap kita prioritaskan,” jelasnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tersebut menjadi persoalan karena Disdamkarmat merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang berada di garis depan ketika terjadi bencana kebakaran maupun kondisi darurat lainnya.
Ia menyebut, anggaran untuk penanganan karhutla sebenarnya terdapat dalam DBHDR, namun Disdamkarmat tidak mendapatkan alokasi anggaran tersebut.
“Disdamkarmat ini OPD teknis di lapangan, eksekutor ketika ada bencana seperti kebakaran dan lainnya. Seharusnya didukung dengan SDM dan anggaran yang memadai. Bahkan untuk BBM memadamkan karhutla saja kita tidak ada anggarannya,” ungkap Nofian.
Kondisi tersebut disayangkan Nofian. Sebab, tuntutan terhadap petugas di lapangan cukup besar, sementara dukungan sumber daya dan operasional masih terbatas.
Menurutnya, kejadian petugas tumbang saat menjalankan tugas menjadi pengingat, penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga dukungan anggaran operasional yang memadai.
“Ini cukup kita sayangkan. Kita sebagai OPD eksekutor ketika ada bencana, tetapi masih memiliki banyak keterbatasan,” pungkasnya. (*)
