SAMARINDA – Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Kabupaten Berau secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, di Auditorium Nusantara Gedung BPK Kaltim, Samarinda, Rabu (26/3/2025).
Penyerahan LKPD ini dilakukan bersamaan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Gamalis mewakili Pemkab Berau menyerahkan langsung dokumen LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Kaltim, Mochammad Suharyanto, menyampaikan bahwa setelah menerima LKPD Tahun Anggaran 2024, BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci paling lambat dua bulan setelah penyerahan. Hasil pemeriksaan tersebut nantinya akan disampaikan kepada DPRD dan kepala daerah.
“Untuk lancarnya pemeriksaan, kami mohon bantuan kepada daerah beserta jajarannya untuk mempersiapkan dokumen pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan pemeriksaan yang efektif dan efisien,” ucapnya.
Suharyanto juga menegaskan pentingnya perhatian kepala daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, khususnya dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHP yang disampaikan oleh tim BPK. Dengan demikian, diharapkan penyelesaian dapat segera dituntaskan.
Ia turut memberikan apresiasi atas capaian positif yang diraih pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Pada tahun sebelumnya, seluruh LKPD daerah memperoleh opini WTP dari BPK, yang merupakan bukti akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang hadir dan menyampaikan langsung LKPD tahun 2024 ini dengan tepat waktu,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan komitmen Pemkab Berau dalam penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, serta memastikan penyerahan LKPD dilakukan tepat waktu kepada BPK RI. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama dalam proses penyusunan laporan tersebut.
Gamalis berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mendukung pemeriksaan BPK dengan menyajikan laporan yang dibutuhkan dan memberikan perhatian serius terhadap setiap rekomendasi yang diberikan.
“Kita berharap opini WTP dapat kembali diperoleh Berau atas LKPD 2024 yang telah kita sampaikan,” pungkasnya. (*)
