BERAU TERKINI – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau 2026 diproyeksikan berada di angka Rp4,76 triliun.
Nilai APBD tahun depan itu diketahui saat penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 antara Bupati Berau Sri Juniarsih bersama unsur pimpinan DPRD Berau di Ruang Rapat Komisi DPRD Berau, Jumat (15/8/2025).
Pendapatan pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp4,18 triliun. Angka tersebut naik sekitar Rp300 miliar dari APBD tahun lalu yang mencapai Rp3,9 triliun.
Lalu, proyeksi belanja daerah tahun depan mencapai Rp4,7 triliun. Belanja tersebut mengalami kenaikan setara proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya senilai Rp300 miliar. Sementara untuk pembiayaan ditetapkan sebesar Rp581 miliar.
Sri Juniarsih mengaku bangga dengan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun KUA-PPAS 2026 dengan baik dan telah siap untuk dijadikan sebagai landasan untuk penyusunan rancangan APBD Berau tahun depan.
“Sinergi ini yang kita harapkan terus terbangun ke depan,” kata Sri Juniarsih.
Dia mengatakan, tahun depan pemerintah bakal fokus setidaknya pada tujuh sektor prioritas pembangunan yang bersumber dari APBD.
Pertama, peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua, peningkatan kondusifitas wilayah yang aman, damai dan demokratis.
Ketiga, peningkatan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat. Keempat, implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan berorientasi pelayanan.
Kelima, pemenuhan konektivitas dan infrastruktur pelayanan publik berbasis penataan ruang yang berkualitas. Keenam, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah. Ketujuh, pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih.
“Tujuh poin itu yang akan menjadi fokus penggunaan anggaran daerah pada tahun depan,” terangnya.
Sri Juniarsih menuturkan, secara garis besar, APBD 2026 akan digunakan untuk operasional pemerintahan. Termasuk belanja gaji pegawai, pejabat tinggi, dan bantuan keuangan untuk pemerintah kampung.
Lalu, program kegiatan yang sifatnya mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik pada pembangunan fisik maupun non fisik di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan, sanitasi, dan air bersih.
Kemudian, pengentasan 18 plus 8 program prioritas pemerintah daerah yang telah menjadi janji politik pada masa kampanye Pilkada 2024.
Stunting, kesejahteraan, perlindungan terhadap perempuan dan anak pun menjadi agenda penting dalam pengalokasian anggaran daerah.
“Termasuk dalam program administrasi kependudukan,” bebernya.
Ketua DPRD Berau, Deddy Okto Nooryanto, menegaskan, pihaknya telah melakukan komunikasi secara intensif dengan setiap OPD dalam menyelaraskan kebutuhan pemerintah dan arah penggunaan keuangan tahun depan.
Sehingga, dia memastikan setiap poin yang telah disepakati telah melalui proses musyawarah panjang di Komisi dan Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Semua pihak telah sepakat dengan KUA-PPAS ini,” terangnya.
Dirinya berharap, ke depan, terbangun sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam menjamin kesejahteraan warga Bumi Batiwakkal. Termasuk dalam menuntaskan program prioritas pemerintah daerah.
“Kerja sama yang baik ini mari kita rawat dan jaga,” pesannya. (*/Adv)
