Penulis : admin

TANJUNG REDEB-Pemilihan kepala kampung (pilkakam) secara serantak di Berau tahun ini bakal diikuti 28 Kampung dari 9 kecamatan. Sejumlah antisipasi pun dilakukan. Ragam skenario dipersiapkan dari tahapan pra-pilkakam, saat pilkakam, dan setelah pilkakam.

Yang paling utama dan harus menjadi perhatian khusus adalah antisipasi penularan covid-19. Mengingat aktivitas tersebut rentan memicu kerumunan warga. Waktu pemungutan suara pun ditetapkan hanya sampai dengan pukul 12.00 Wita dengan jumlah pemilih maksimal 500 orang per TPS.

“Kalaupun nanti ternyata jumlah warganya 501 orang, wajib dibukakan TPS baru oleh panitia. Dengan waktu pencoblosan sama,” beber Wakil Bupati Berau, Gamalis, Senin, 15 Juni 2021.

Dalam rapat perdana dimulainya tahapan pilkakam 2021 yang akan dilaksanakan November mendatang, penyelenggara disebut perlu mengantisipasi titik rawan. Dari pemaparan DPMK Berau, titik rawan terjadi saat legalitas ijazah peserta. 

Sebab, berkaca pengalaman Pilkakam 2017, ijazah kadang tidak hanya timbul permasalahan saat pelaksanaan, tapi juga setelah pelaksanaan. Bahkan saat sudah terpilih kerap terjadi persoalan seperti menimpa sejumlah kepala kampung terpilih 2017 lalu.

“Nah, ini yang harus menjadi perhatian mendalam panitia dan Dinas Pendidikan Berau untuk lebih teliti ketika ada yang meminta legalisir ijazah,” tegasnya.

“Terutama yang paling rawan ijazah yang didapat dari pendidikan nonformal seperti paket C dan lain sebagainya,” tambahnya.

Dalam beberapa kasus pilkakam, persoalan ijazah terjadi karena biasanya nama yang tercantum di ijazah paket dengan nama yang membawa ijazah mengalami perbedaan. Ada pula yang ijazahnya palsu alias abal-abal.

Kondisi-kondisi seperti itu diharapkan dapat diantisipasi. Sehingga, perlu ketelitian bukan saja dari Dinas Pendidikan Berau, tetapi juga panitia pelaksana.

Gamalis juga menegaskan dari 28 kampung pelaksana pilkakam, harus dipastikan bebas dari kerawanan tindak kriminal atau aksi yang dapat memicu ketegangan kelompok masa pendukung pasangan calon.  “Dari pemaparan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) hanya itu yang menjadi atensi khusus. Selebihnya semua dipastikan aman karena akan mendapat dukungan kepolisian dan TNI,” tutupnya. (*)

Editor : Bobby Lalowang