TANJUNG REDEB-Gonjang-ganjing pemeriksaan PCR gratis program pasangan Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis ditagih. Kasus yang kian meningkat dan syarat pelaku perjalanan tidak lagi menggunakan antigen menjadi alasan, meskipun pasangan ini baru memimpin 5 bulan.

Gamalis pun menjelaskan bahwa PCR gratis masuk 18 program yang dibawakan. Kata dia, pengadaan alat PCR hubungannya dengan rumah sakit tipe B yang rencana akan dibangun. Dalam program rumah sakit tipe B itu salah satu pengadaan yang akan dilakukan yakni pengadaan alat PCR.

“Karena itu jadi bagian dalam program kita. Itu akan berjalan dalam waktu dekat. Karena memang sudah diprogramkan tentang PCR gratis itu,” ujar Gamalis, Selasa, 27 Juli 2021.

Gamalis mengakui, memang pengadaan mesin PCR membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akan tetapi hasil konsultasi dengan Bapelitbang Berau, keuangan daerah masih mampu untuk membelinya.

Pengadaan alat PCR itu rencana awal akan diadakan bersamaan pembangunan rumah sakit tipe B. Hanya saja, di situasi pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya, pengadaan PCR akan dipisahkan dengan pembangunan rumah sakit.

“Ini kan sifatnya mendesak. Jadi tidak bisa saklek harus bersama-sama. Maka dari itu alat PCR diadakan lebih awal,” ucapnya.

Sebelum membeli alat PCR yang baru, saat ini di RSUD dr Abdul Rivai telah memiliki laboratorium PCR. Hanya memang belum digunakan karena masih terkendala sejumlah persyaratan. Sebab, ketika alat PCR telah tersedia tidak serta-merta bisa langsung beroperasi karena sebelum menggunakan alat PCR harus melalui proses validasi.

Validasi dilaksanakan di Samarinda. Nantinya jika sudah sesuai berdasarkan validasi yang dilakukan, barulah PCR bisa digunakan.“Jadi masalah PCR tinggal menunggu persyaratan validasi itu saja,” katanya.

Program PCR gratis sifatnya subsidi. Khusus PCR untuk pelaku perjalanan tetap dikenakan biaya namun nominalnya lebih rendah dari PCR di klinik swasta. Akan tetapi, khusus tracing dalam penelusuran pasien Covid-19, PCR gratis. Dan itu telah berjalan sejak tahun lalu.

“Hanya memang yang belum berjalan itu yang untuk pelaku perjalanan, dan untuk harga kita telah melakukan hitung-hitungan dan harapannya tidak akan semahal di swasta,” pungkasnya. (*)

Editor: Bobby Lalowang