TANJUNG REDEB – Setelah ratusan kepala kampung dan belasan camat di Bumi Batiwakkal, diingatan terkait netralitas dalam kontestasi politik pada Pemilu 2024, giliran para RT yang diwanti-wanti pemerintah untuk menjaga marwah pemerintah dengan bersikap netral pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Netralitas itu disosialiasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Berau dengan menhadirkan Peran Ketua RT dalam menghadapi pemilu dan pilkada serentak 2024, Kamis (18/1/2024).
Gelaran sosialisasi itu dihadiri 107 Ketua RT dan ditemani lurah serta camat di kawasan terdekat.
Bupati Berau Sri Juniarsih, yang membuka acara sosialisasi menyatakan, potensi konflik lantaran perbedaan pendapat di tengah masyarakat saat pemilu sukar dihindari. Karena itu, peran Ketua RT harus mampu menjadi penengah atas potensi perpecahan yang mungkin saja bisa terjadi.
“Mari perkuat persatuan dan kesatuan kita. Jalani hari-hari ke depan dengan penuh kesejukan,” pesan Bupati Sri Juniarsih, kepada semua yang hadir.
Dalam ragam pilihan, perbedaan sudah menjadi hal pasti yang ditemui di tengah masyarakat. Namun, di tengah perbedaaan itu, visi penting di dalamnya ialah kemajuan daerah “Bumi Batiwakkal” yang saat ini juga melaksanakan pileg di tingkat kabupaten/kota.
“Bapak/ibu RT, harus mampu menjaga kondusifitas di dalam lingkungannya masing-masing,” pesannya lagi.
Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, disebutkan Sri, kerawanan justru terjadi di setiap masa-masa tenang.
Dimana setiap calon dan warga saling menunggu transaksi politik curang dengan money politic. Biasa dikenal dengan serangan fajar.
“Ini yang biasa terjadi. Potensinya konflik. Bila ditemukan kejadian demikian, silakan laporkan ke aparat penegak hukum (APH),” tegasnya.
Melalui distribusi anggaran oleh pemerintah daerah, yakni alokasi dana kampung (ADK) dan dana RT melalui anggaran kelurahan. Maka, setiap kampung diwajibkan untuk bersikap netral. Tidak diperkenankan untuk masuk dan terjun dalam praktik politik praktis.
Apalagi, dimanfaatkan oleh kandidat tertentu untuk memobilisasi masa dalam memilih calon tertentu.
“Tugas ini tidak mudah. Tapi ini yakin bisa mampu untuk mengatasi hal tersebut,” ujarnya.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak memilih setiap calon yang menggunakan money politic dalam mencapai tujuan politiknya.
Bahkan, dirinya telah menerima laporan langsung terkait persiapan nominal khusus caleg yang digunakan untuk membayar suara masyarakat pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Silahkan bekerja setiap penegak hukum. Pastikan pemilu ini berjalan luber jurdil,” pesan dia lebih lanjut. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
