TANJUNG REDEB – Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Teluk Bayur, Bupati Berau Sri Juniarsih, menyadari dan mengatakan akan berbahaya apabila eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dikelola atau dikerjakan dengan cara ugal-ugalan alias sembrono.
Menurutnya, SDA yang melimpah diseluruh daratan dan laut “Bumi Batiwakkal” akan dapat menjadi titik runtuhnya daerah jika tidak dikelola dengan baik.
Pesan Bupati Sri Juniarsih, kala menyerap aspirasi para kepala kampung dalam agenda Musrenbang Kecamatan Teluk Bayur, Rabu (29/2/2024) lalu.
Pengelolaan kekayaan alam secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan dampak lingkungan secara bertanggungjawab, akan berujung pada nasib generasi penerus bangsa di Berau ke depan.
Bupati perempuan pertama di Berau ini, mengaku tidak tutup mata atas praktik eksploitasi sumber daya alam mineral dan batu bara di Berau, baik oleh perusahaan resmi maupun yang ilegal alias tidak resmi.
“Ini yang kadang kita temui, keliru dalam pengelolaan. Sehingga akan berdampak pada generasi yang akan datang,” kata Umi Sri – sapaan akrabnya, dalam pemeberian pesan penutup dalam agenda Musrenbang.
Kekeliruan tersebut, dijelaskan, bila dalam praktik eksploitasi kekayaan alam tidak dibarengi dengan niat serius perusahaan untuk melakukan penanaman hutan kembali, baik di lubang bekas tambang, maupun penghijauan di kawasan perkotaan.
“Maka yang kami minta, komitmen penghijauan kota dari semua stakeholder,” tekannya.
Domain kebijakan yang saat ini berada di pemerintahan pusat, dianggap salah satu dinding penghalang pemerintah daerah dalam mengambil tindakan cepat dalam memberikan tindakan serius kepada para oknum penambang tidak bertanggungjawab.
Bahkan, secara pribadi Bupati Sri mengaku kerap diteror oleh masyarakat melalui alat komunikasi pribadinya, terkait laporan yang mengindikasikan kegiatan penambangan yang masif dan menyingkirkan peran masyarakat lokal.
“Banyak yang berikan laporan ke saya,” ungkapnya.
Bupati pun merasa was-was, saat para pelaku tambang maupun oknum pelindung kegiatan ilegal dari instansi negara, menjadi pelaku utama dalam mematikan “Bumi Batiwakkal” ke depan.
“Kita tentu tidak mau menjadi seperti daerah lain yang mengalami nasib serupa,” tegasnya.
Kendati tidak memiliki kewenangan dalam mengatasi kekeliruan dalam proses penambangan di Berau, pihaknya tetap aktif dalam memberikan laporan ke pemerintah pusat.
Memberikan dorongan dengan harapan ada tindakan lanjutan oleh pemerintah pusat yang berwujud keadilan bagi masyarakat.
“Berau ini ada kemungkinan untuk ‘tenggelam’ kalau kita tidak jaga,” tegasnya.
Pihaknya berharap dukungan penuh dari aparat penegak hukum, dari TNI/Polri untuk dapat membangun kembali harapan kemajuan Berau di masa yang akan datang.
“Terutama masyarakat juga agar dapat aktif untuk bisa kembali menjaga kelestarian lingkungan kita bersama,” katanya mengajak.
Saat ini, terangnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH). Harapannya, di masa depan udara segar masih dapat dinikmati oleh generasi penerus bangsa di wilayah Berau. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
