Penulis : admin

Foto: Madri Pani Ketua DPRD Berau

TANJUNG REDEB, – Persoalan ketenagakerjaan di Berau masih menyimpan segudang masalah. Mulai dari perekrutan hingga perselisihan hubungan industrial, permasalahan itu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani secara khusus meminta pemerintah daerah untuk membenahi proses perekrutan tenaga kerja di Berau. Hal itu penting mengingat selama ini perekrutan tenaga kerja masih melalui pintu perusahaan.

Menurut Madri, perekrutan itu seharusnya hanya melalui satu pintu yakni melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau. Tujuannya, agar ada keadilan bagi tenaga kerja lokal dan putra daerah yang ingin mencari pekerjaan di daerahnya sendiri.

“Jika ada sub kontraktor suatu perusahaan yang mendatangkan pekerja dari luar, pemerintah sudah tahu melalui Disnakertrans. Lalu kalau ada pekerja lokal yang punya skill, mengapa perusahaan harus ambil dari luar,” ungkapnya.

Dijelaskannya, selain untuk optimalisasi dan maksimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal, perekrutan melalui satu pintu juga dilakukan untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Jika perekrutan melalui Disnaker tentunya pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan bisa menjadi pendapatan asli daerah. Selanjutnya juga tidak membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Berau,” terangnya.

Perekrutan melalui satu pintu, lanjut Madri, selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Berau Nomor 8 tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Pasalnya, selama ini pekerja lokal belum diprioritaskan secara maksimal.

“Sehingga, jangan sampai lapangan pekerjaan di Berau yang tinggi, justru tenaga kerja lokal kalah bersaing dengan orang yang baru datang dari luar,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Madri juga berharap agar ke depan, Pemkab Berau juga mulai memperhatikan pencari kerja yang baru lulus kuliah. Berbagai pelatihan juga harus dilakukan. Termasuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) harus dipercepat. Agar masalah dasar ketenagakerjaan tidak terus menjadi momok.

“Kasihan penduduk yang tinggal di Berau seharusnya lebih diprioritaskan oleh semua pihak yang membutuhkan tenaga kerja,” tandasnya. (adv)

Reporter: diva