TANJUNG REDEB – Melantik Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tingkat Kelurahan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, Budi Harianto, berpesan soal integritas dan netralitas kepada 78 PPS yang baru disahkan.
Ketua KPU, Budi Harianto, menjelaskan sebagai petugas penyelenggara dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan satu paket dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, di Balai Mufakat, Minggu (26/5/2024) pagi.
Pelantikan tersebut, digelar secara serentak di seluruh kecamatan di Berau. Khusus kecamatan terdekat di Tanjung Redeb, Teluk Bayur dan Sambaliung dilakukan secara bersamaan.
Total 330 petugas yang dilantik serentak, bersamaan dengan pelantikan PPS di seluruh Indonesia.
Dalam pelantikan itu, selain mengucapkan sumpah janji jabatan, PPS juga secara simbolis menandatangani 11 poin pakta integritas yang menjadi pedoman para petugas kala menjalankan fungsinya saat Pilkada 27 November 2024 mendatang.
Budi Harianto menyampaikan, masa bakti petugas PPS berlaku selama 8 bulan ke depan. Masa kerja sama dengan PPK yang telah dilantik sepekan sebelumnya yang dimulai 26 Mei 2024 hingga Januari 2025 mendatang.
“Kawan-kawan PPS sudah resmi menjadi bagian dari KPU Berau dan sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya,” kata Budi.
Pada waktu dekat ini, PPS akan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi berkas para pendaftar bakal calon (bacalon) bupati Berau jalur perseorangan alias independen.
Setelahnya, bila dinyatakan lolos berkas akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual identitas para pendukung bacalon jalur independen.
“Verifikasi berkas, akan berlangsung sampai 29 Mei 2024 nanti, setelahnya agenda verifikasi faktual,” urainya.
Setelah pelantikan ini, pesannya, PPS bersama dengan PPK harus membangun koordinasi langsung dengan aparat kecamatan dan kampung untuk menentukan titik sekretariat bersama pada Pilkada nanti.
“Kita sudah mendapatkan persetujuan Bupati, untuk segera diberikan sekretariat selama 8 bulan ke depan,” ungkapnya.
Ketua memberi catatan penting bagi para PPS yang baru dilantik, agar teguh dalam menjaga integritas dan netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung hingga akhir.
Poin tersebut tercatat rapi dalam pakta integritas yang telah ditandatangani PPS. Catatan tersebut diharapkan dapat dilakukan demi meminimalisir tindakan protes yang kerap terjadi kala petugas menjalankan fungsinya di lapangan.
“Tempel baik-baik salinan itu di meja kerja teman-teman, jadi pedoman dalam bertindak,” sarannya.
Sementara itu, PPS Tumbit Dayak, Nofian Hidayat, menegaskan siap untuk menaati segala aturan main dalam penyelenggaraan Pilkada.
Sebagai petugas yang sudah punya pengalaman, PPS menjadi salah satu bagian dari petugas Pilkada yang kerap didatangi oknum partai yang ingin diuntungkan dalam proses pemilihan.
Karena itu, ditegaskannya, pihaknya akan tetap berpegang teguh dengan janji jabatan yang telah diucapkan bersama dibawah sumpah kitab suci agamanya.
“Ini amanah. Kami tidak ingin tersandung masalah kalau main-main untuk keuntungan pribadi,” tegas Nofian. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
