KUTAI TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur Joni, mengakui bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur sering mengalami kemunduran. Joni menjelaskan bahwa kompleksitas sistem penganggaran saat ini, terutama Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), lebih rumit daripada sebelumnya, menyebabkan keterlambatan dalam tahap-tahap pembahasan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat.
“Nanti di Sistem Informasi Penganggaran Daerah (SIPD), nanti ini atau yang lain yang membuat kita agak kesulitan dalam proses pembahasan APBD,” ungkapnya.
Joni berharap pemerintah daerah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai pemerintah, terutama teknisi yang bertanggung jawab atas sistem SIPD. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses perencanaan penganggaran. Ia juga menilai pentingnya memberikan pelatihan sesuai dengan perkembangan sistem dan kemajuan dalam pengelolaan anggaran, mengingat rencana pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.
“Jangan sampai kurangnya pemahaman kita membuat kita tertinggal dari daerah lain,” tandas Joni.
Dengan pengakuan atas kemunduran pembahasan APBD, Joni meminta pemerintah daerah untuk berbenah diri, bersaing dengan wilayah daerah lain, dan bersiap menyongsong masa depan yang semakin kompleks, terutama dengan perpindahan IKN ke wilayah Kalimantan Timur.
“Tapi saya tetap yakin untuk tahun ini, pemerintah daerah tetap maksimal dalam proses penyerapan anggaran, karena program infrastruktur kita dilapangkan sudah mulai berjalan,” pungkasnya.
