KUTAI TIMUR – Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Kutai Timur pada triwulan III masih sangat rendah bahkan tidak sampai 50 persen.
Oleh karenanya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni memberikan catatan serius kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim). Dalam hal ini, catatan diberikan agar realisasi serapan anggaran yang ditetapkan melalui APBD Perubahan 2023 dapat terserap maksimal.
“Harus susun strategi percepatan. Sehingga pekerjaan tertata dengan baik. Kan tujuannya untuk menghindari silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Makanya harus menyusun strategi percepatan. Jangan sampai nilai silpa tahun lalu (Rp 1,5 triliun) justru bertambah,” tegasnya.
Sedangkan masyarakat diminta untuk bersabar, menunggu progres pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun. Mengingat pihaknya juga berharap, serapan anggaran bisa lebih baik lagi hingga akhir tahun mendatang.
“Sekarang kami (dewan) hanya bisa mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memaksimalkan serapan anggaran. Karena kalau hanya jawab optimis bisa menyerap, tahun lalu juga optimis tapi silpanya besar,” sebutnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemkab bekerja serius dan cepat. Terutama untuk pelaksanaan APBD Murni 2023, yang pelaksanaan kegiatannya baru berjalan Agustus lalu.
“Memang, sekarang pekerjaan sudah mulai dilaksanakan. Tapi kalau melihat progresnya, masih belum maksimal. Ingat, sekarang sudah memasuki triwulan III,” paparnya.
Menurutnya, sejauh ini pemkab serius melaksanakan program pembangunan yang sudah dicanangkan. Tapi tetap harus lebih dipercepat. Terutama proyek infrastruktur dapat menyita waktu yang panjang.
“Semua program lainnya dapat juga harus dimaksimalkan. Apalagi anggaran sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif,” pungkasnya.
