TANJUNG REDEB – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes-PDT) RI resmi meluncurkan program unggulan 2025. Namun, hingga kini, daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten belum menerima petunjuk teknis (juknis).
Setidaknya terdapat 12 program unggulan tersebut. Di antaranya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
Kedua, peningkatan ketahanan pangan lokal desa atau swasembada. Ketiga, desa swasembada energi. Keempat, swasembada air.
Kelima, desa ekspor. Keeman, pemuda pelopor desa. Ketujuh, konsolidasi program kementerian dan lembaga masuk desa. Kedelapan, digitalisasi desa dan desa wisata.
Sembilan, investasi korporasi nasional. Sepuluh, penguatan pengawasan keuangan desa. Sebelas, desa tahan perubahan iklim dan melek bencana. Terakhir, percepatan pembangunan desa tertinggal.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DMPK) Berau, Tentram Rahayu, menyatakan bahwa sejauh ini seluruh program tersebut belum memiliki kejelasan dari sisi teknis. Akibatnya, daerah belum memiliki langkah konkret dalam mengawal program unggulan menteri tersebut pada awal 2025 ini.
“Belum, teknis dari pusat belum turun ke daerah,” kata Tentram kepada awak berauterkini.co.id, beberapa waktu lalu.
Panduan teknis tersebut dianggap sangat penting sebagai pedoman dinas dalam menata program yang memiliki sinergitas dengan pemerintah pusat.
“Nanti tinggal disesuaikan dengan program yang sudah disusun di daerah,” katanya.
Program Kemendes-PDT tersebut dinilai memiliki teknis lintas OPD di Berau. Setiap pihak dapat mengatur program unggulan yang diselaraskan dengan program pemerintah daerah.
“Setiap menteri teknis itu punya kesamaan program dengan daerah, maka itu butuh bahas lebih lanjut,” ujar Tenteram.
Tenteram menyebut bahwa awal 2025 ini pihaknya telah kembali mematangkan setiap kampung, baik dari sisi administrasi pemerintahan kampung maupun keberlanjutan program pemerintah. Baru-baru ini, Pemkab Berau melantik dua penjabat kepala kampung yang menjabat selama 6 bulan ke depan.
“Sejauh ini penataan masih jadi program di awal tahun,” sebutnya.
Disinggung mengenai kesiapan setiap kampung di Berau dalam menyambut program pemerintah pusat, ia memastikan setiap kampung telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Selama beberapa tahun belakangan ini, infrastruktur penunjang kampung telah dibangun dengan harapan memiliki kelayakan ketika program dari daerah pusat mulai dijalankan.
“ADD, Bankeu, sampai dana transfer sudah dikelola kampung, pembangunan sudah cukup baik,” katanya.
Tentram berharap program dari pemerintah pusat tidak tiba secara mendadak, memberikan waktu yang cukup bagi daerah untuk mematangkan teknis agar program tersebut bisa berjalan sesuai harapan.
“Semoga kami segera dapat juknisnya, baru kami sesuaikan,” katanya. (*)
