TANJUNG REDEB – Akibat kekurangan tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Berau, Junaidi, menuturkan akan menggelar pelatihan.
Sejak tahun 2023, hanya ada 48 PPL yang dimiliki DTPHP Berau. Jumlah ini sangat jauh dari kondisi ideal untuk mendukung sektor pertanian.
Kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian (Kementan), agar langsung bisa bersurat ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Penyuluh ini ada yang pensiun, tapi tidak ada rekrutmen. Jadi, kami kekurangan tenaga,” terangnya seraya berharap ada tambahan tenaga baru.
Pengusulan 106 PPL kepada BKN sudah dilakukan untuk 100 kampung dan 6 kelurahan yang memiliki potensi di bidang pertanian dan tanaman pangan hortikultura.
“Idealnya, satu PPL mendampingi satu kampung tapi kita hanya punya 48. Makanya, banyak penyuluh yang mengeluh mendampingi beberapa kampung sekaligus,” jelasnya.
Apalagi, selain sektor pertanian, para penyuluh juga mendampingi masyarakat di bidang perkebunan dan pangan. Tahun ini akan ada tiga orang PPL yang pensiun dalam waktu yang berbeda.
Tahun lalu ada penambahan PPL dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak dua orang. Sayangnya, itu masih kurang jika dibanding kebutuhan tenaga yang cukup banyak.
Koordinator Kelompok Penyuluh Pertanian DTPHP Berau, Supriyanto, menambahkan selama ini kekurangan tenaga PPL memang belum ada penambahan lagi. Mereka dimaksimalkan untuk mendampingi kampung yang memang potensial di sektor pertanian.
“Setiap tahun kami selalu mengajukan usulan penambahan PPL, apalagi banyak sarjana pertanian di Berau. Sayangnya, mereka tidak bisa ikut mendaftar PPPK tahun lalu, karena bukan honorer,” paparnya.
Seperti PPL di Kecamatan Batu Putih, merangkap untuk melakukan pendampingan di Bidukbiduk yang tidak memiliki PPL.
Lantaran dianggap kurang potensial di sektor pertanian. Penyuluh di Batu Putih hanya ada tiga orang. Sementara, kampung di sana cukup banyak dengan wilayah yang luas.
Rencananya, tahun ini akan ada tiga kali pelatihan yang mendatangkan narasumber dari luar daerah. Pelatihan tersebut bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp300 juta. (*)
Reporter : Dini Diva Aprilia
Editor : s4h
