BERAU TERKINI – Kontingen Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Berau meluapkan kekecewaan terhadap hasil penjurian cabang olahraga dansa pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim VIII 2026 di Kabupaten Paser yang digelar 14-15 November lalu.
Ketua IODI Berau, Meliana, menilai keputusan dewan juri tidak mencerminkan keadilan dan sportivitas. Bahkan, dia menduga terdapat indikasi pengaturan pemenang dalam pertandingan tersebut.
Meliana mengaku sangat tidak puas dengan hasil penilaian yang diberikan juri. Menurutnya, penampilan atlet Berau sebenarnya layak mendapatkan hasil lebih baik berdasarkan kemampuan dan kualitas yang ditunjukkan di arena pertandingan.
“Terus terang, saya sangat-sangat tidak puas. Sejak pertandingan dansa kemarin hingga hari ini (14-15/11/2026), saya melihat ada hal-hal yang menurut saya tidak mencerminkan keadilan atau sportivitas dalam pertandingan,” ungkapnya.
Dia mengaku memahami mekanisme penjurian. Karena itu, dia merasa ada kejanggalan ketika hasil yang diumumkan tidak sebanding dengan penampilan atlet Berau.

“Kami mengerti penjurian, sehingga saya memahami bagaimana mekanisme dan standar penilaian seharusnya dilakukan. Ketika melihat penampilan anak-anak Berau hari ini, menurut saya, mereka layak mendapatkan juara. Namun, kenyataannya justru tidak mendapatkan hasil yang seharusnya,” ujarnya.
Bahkan, Meliana menyebut bukan hanya kontingen Berau yang mempertanyakan hasil tersebut. Kontingen lain seperti Bontang juga melayangkan protes karena ketidakpuasan penilaian.
“Bahkan penonton yang menyaksikan pertandingan juga dinilai melihat penampilan atlet Berau lebih unggul dibandingkan peserta dari daerah lain,” katanya.
Dia menyayangkan kondisi tersebut karena para atlet telah menjalani persiapan dan latihan secara serius sebelum berlaga di Porprov Kaltim 2026.
“Kami dari Berau sudah menempuh perjalanan jauh dengan niat datang untuk bertanding secara sungguh-sungguh dan menjunjung tinggi sportivitas. Anak-anak sudah berlatih keras. Mereka benar-benar dipersiapkan dengan serius,” terangnya.
“Sangat mengecewakan ketika hasil pertandingan tidak sebanding dengan kemampuan dan kualitas penampilan yang mereka tunjukkan,” tambahnya.
Meliana juga mempertanyakan transparansi penilaian. Pihaknya sempat meminta rekapitulasi nilai pertandingan untuk mengetahui aspek yang menjadi kekurangan atlet, sekaligus sebagai bahan evaluasi pembinaan ke depan.
Menurutnya, keterbukaan hasil penilaian merupakan hal penting agar setiap daerah bisa mengetahui alasan kekalahan atlet dan memperbaiki kualitas pembinaan.
Selain persoalan penjurian, dia turut menyoroti kendala administrasi yang dialami kontingen sejak awal kedatangan. Salah satunya, kesulitan mendapatkan data nomor pertandingan dan daftar atlet yang akan berlaga dari panitia.
Tak hanya itu, Meliana mengungkapkan, pihaknya terkendala biaya ketika ingin mengajukan protes terhadap hasil pertandingan.
“Kami juga tidak bisa berbuat banyak karena untuk protes, ada biaya tambahan sebesar Rp25 juta agar protes dan keberatan kami diproses,” paparnya.
Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi penyelenggara. Terlebih, Porprov merupakan agenda olahraga yang sudah terjadwal dan dipersiapkan jauh-jauh hari.
Meliana kembali menegaskan, pihaknya menduga terdapat pengaturan pemenang dalam pertandingan tersebut.
“Kami menduga sudah ada pengaturan pemenang dari awal,” tegasnya.

Bantahan Dewan Hakim
Menanggapi keberatan tersebut, Dewan Hakim Porprov Kaltim 2026, Ellyansyah Dasthan, membantah adanya pengkondisian maupun pengaturan pemenang dalam penjurian cabang olahraga dansa.
Dia memastikan seluruh proses penilaian telah berjalan secara profesional sesuai mekanisme yang berlaku.
“Tidak ada yang seperti itu,” tegasnya.
Terkait permintaan rekapitulasi nilai, Ellyansyah menjelaskan, hasil penilaian tidak bisa diberikan begitu saja kepada peserta.
Bahkan, pihak dewan hakim juga mengaku tidak diperkenankan melihat nilai tersebut tanpa melalui mekanisme yang jelas.
“Kami juga tidak boleh melihat nilai. Kami sudah menyerahkan itu kepada tim juri. Jadi, tim juri sudah bekerja secara objektif,” jelasnya.
Meski demikian, dia mempersilakan kontingen yang merasa keberatan untuk mengajukan surat permohonan resmi apabila ingin mengetahui hasil penilaian.
“Nanti kami di dewan hakim akan memanggil juri dan panitia yang lainnya untuk melihat di mana letak kesalahannya,” terangnya.
Sementara itu, mengenai biaya protes sebesar Rp25 juta, Ellyansyah menyebut nominal tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Uang tersebut akan digunakan sebagai biaya administrasi ketika kontingen mengajukan surat permohonan keberatan atau protes terhadap hasil pertandingan. (*)
