BERAU TERKINI – Pemkab Berau berpeluang menggunakan anggaran BTT jika status penanganan karhutla naik dari siaga darurat ke tanggap darurat.
Naiknya status penanganan karhutla di Berau dari Siaga Darurat menjadi Tanggap Darurat, membuka peluang bagi Pemkab Berau menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan operasional tim gabungan, dalam penanganan karhutla yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah Berau.
Sekda Berau, Muhammad Said, mengatakan, besaran anggaran BTT yang akan digunakan belum dapat dipastikan.
Sebab, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, masih akan melakukan pendataan kebutuhan di lapangan.
“Untuk jumlah BTT sendiri masih belum bisa dipastikan berapa yang akan digunakan. Karena masing-masing OPD terkait akan membahasnya lebih lanjut,” ujarnya usai rapat kenaikan status karhutla di Kantor BPBD Berau, Minggu (30/8/2026).
Menurutnya, peluang penggunaan BTT untuk penanganan karhutla sebelumnya juga telah dibahas bersama Kemendagri melalui rapat secara daring pada Senin (24/8) lalu.
Muhammad Said turut menjelaskan data terbaru BMKG mengenai jumlah titik panas atau hotspot di Berau yakni sudah mencapai sekitar 700 titik. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan daerah lainnya di Kaltim.
“Berau itu tertinggi, sekitar 700-an dibanding semua daerah yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Timur. Itulah yang menjadi bagian pertimbangan kenaikan status,” katanya.
Selain jumlah titik panas, luas lahan yang terbakar juga menjadi perhatian. Said menyebut, berdasarkan data yang ada, luasan lahan terbakar di Berau diperkirakan telah mencapai sekitar 1.000 hektare. Kondisi itu pun menjadi perhatian pemerintah pusat.
Melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pemkab Berau mendapat penjelasan bahwa setelah status ditetapkan menjadi Tanggap Darurat, terdapat ruang untuk menggunakan dana BTT dalam penanganan kondisi bencana.
“Dana itu bisa dipakai untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi yang ada,” jelasnya.
Dia mencontohkan, BTT dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan mendesak masing-masing OPD. Disdamkarmat Berau, misalnya, dapat menggunakannya untuk memperbaiki kendaraan pemadam, selang, nozzle, hingga pengadaan BBM
“Terutama BBM petugas di lapangan. Operasional di lapangan itu juga sangat banyak, baik Damkar maupun BPBD,” ungkapnya.
Dengan dana yang sama, Dinkes dapat mengusulkan kebutuhan obat-obatan untuk penanganan gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Termasuk pengadaan tabung oksigen yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan Disdik Berau, juga dapat mengusulkan kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kabut asap di lingkungan sekolah.
“BTT itu menggunakan dana di daerah yang memang dialokasikan untuk bencana atau kejadian force majeure. Makanya, untuk menggunakan dana itu harus kita tetapkan dulu statusnya,” tegas Said.
Saat ini, Pemkab Berau masih menunggu rincian kebutuhan dari masing-masing OPD. Setiap perangkat daerah diminta mendata dan merinci kebutuhan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Kita masih menunggu kebutuhan masing-masing perangkat daerah. Masing-masing dinas ini kan pasti sudah tahu apa kebutuhannya,” katanya.
Said menambahkan, kebutuhan tersebut nantinya harus disesuaikan dengan standar dan kondisi yang terjadi saat ini. OPD terkait juga diminta berkoordinasi dengan BPBD dan BPKAD Berau, sebelum pengajuan penggunaan BTT dilakukan.
“Yang jelas itu disesuaikan dengan standar yang ada, rencana kebutuhan dengan kondisi saat ini. Kami mempersilakan masing-masing dinas berkoordinasi ke BPBD dan BPKAD apa saja kebutuhan yang diperlukan,” jelasnya.
