BERAU TERKINI – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau mengungkapkan, hingga kini belum menerima kepastian tanggal resmi pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur.
Meski jadwal belum dikunci, Berau yang ditunjuk sebagai tuan rumah tetap bersiap menyambut kehadiran perwakilan pemerintah dari seluruh kabupaten/kota se-Kaltim.
Namun, persiapan ini harus menghadapi tantangan besar, utamanya terkait kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKBP3A Berau, Yani, membeberkan, keterbatasan dana membuat panitia daerah harus memutar otak.
Untuk mengatasi kendala pemenuhan kebutuhan dasar acara, pihaknya wajib melibatkan kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Perikanan, Dinas Pangan, Diskoperindag, Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga Setda Berau.
“Jadi memang ada beberapa kendala memang, yang pasti kan hanya tersedia konsumsi, kemudian tersedia spanduk. Jadi ada kendala untuk pelaksanaan, sehingga ketika berkonsultasi dengan bupati, maka harus melibatkan lintas sektor,” ungkap Yani kepada Berauterkini.
Yani menegaskan, Harganas Kaltim tahun ini akan dikonsep secara minimalis dan tidak bermewah-mewah.
Rangkaian seremonial akan dipangkas demi efisiensi, tanpa mengurangi kesakralan momentum bertemunya para pejabat tinggi provinsi dan daerah.
“Jadi tidak berlebih-lebihan lah seperti itu kegiatannya,” singkatnya.
Dalam kepanitiaan ini, Kabupaten Berau hanya bertindak sebagai fasilitator penyedia tempat dan pendukung rangkaian acara utama.
Sementara untuk detail teknis acara sepenuhnya menjadi wewenang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kaltim yang saat ini masih mengurus administrasi di tingkat Kantor Gubernur.
“Nanti kita nunggu surat resmi dari mereka bahwa fix sudah tanggal sekian, baru kita teruskan ke bupati, setda, ke unsur panitia kita teruskan, kita coba siapkan tempatnya,” jelas Yani.
Tantangan paling krusial dalam perhelatan ini adalah masalah pembiayaan.
Yani membeberkan, seluruh beban operasional murni bersumber dari kas Kabupaten Berau tanpa ada sokongan dana sepeserpun dari APBD Provinsi.
“Karena efisiensi, dampak dari efisiensi itu tidak ada pendanaan dari provinsi sama sekali. Jadi murni bagaimana dari Kabupaten Berau yang mencoba melaksanakan dengan konsep pendanaan yang ada,” tutupnya. (*)
