TANJUNG REDEB – Gempita Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah Kabupaten Berau diakui kurang meriah. Woro-woro bincang masyarakat, baik di ruang publik maupun agenda khusus tidak ramai atau tidak terasa di lingkungan sosial “Bumi Batiwakkal”.
Kondisi itu, memberikan keresahan bagi Lurah Kampung Bugis, Muhammad Hidayat. Sebab, menurutnya, gelaran pemilu yang kurang dari dua pekan lagi ini harus dimeriahkan.
Tujuannya, agar partisipasi publik meningkat. Kemudian, warga kenal dengan para calon pemimpinnya.
“Saya liat ini memang agak kurang, eh. Gak ada ramai-ramai sosialisasi KPU ini,” kata Hidayat, ditemui beberapa waktu lalu.
Dikatakan, partisipasi dalam pemilu tahun ini merupakan kunci dari keberhasilan KPU Berau sebagai penyelenggara atau panitia pemungutan suara.
Sehingga, menurutnya, penting di tengah publik, agenda pemilu harus menjadi perbincangan. Karena secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran pemilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Tapi sampai saat ini, kami hanya disibukkan dengan persiapan TPS saja,” ucapnya.
Hidayat berharap, KPU mesti menggandeng petugas di kecamatan dan kelurahan, minimal mensosialisasikan cara menconblos agar surat suara yang dimasukkan ke kotak suara dapat terhitung sebagai suara sah.
“Minimal ajari warga cara mencoblos yang baik dan benar, biar surat suara ‘kan gak mubazir,” ujarnya menyarankan.
Menanggapi itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, Budi Hardianto, menyatakan dalam agenda Pemilu 2024 ini, KPU telah menerima anggaran yang telah ditentukan oleh KPU RI.
“Agenda sosialisasi sudah dilaksanakan. Sudah sesuai agenda,” ujarnya.
Sebenarya, KPU memiliki ide yang banyak dalam menggelar event diskusi publik yang dapat mensosialisasikan kegiatan pencoblosan. Hanya saja, setiap kegiatan terbatas anggaran dan poin kegiatan yang diizinkan pusat.
“Kondisinya memang seperti itu,” jelasnya.
Ditegaskan, peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih bukan saja menjadi tanggungjawab KPU.
Sebab, dalam UU Nomor 7/2017 tentang pemilu, pada pasal 4 terkait dengan pemerintah daerah, disebutkan pemerintah memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.
“Nah, pemerintah itu melalui Kesbangpol punya tanggungjawab itu. Selama anggarannya tersedia,” terang Budi.
Diharapkan, dalam sisa masa sosialisasi saat ini, sebelum masa tenang pemilu, pemerintah dapat bekerja sama dengan KPU untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak kalangan. Tujuannya, agar dapat menyadarkan masyarakat dalam pentingnya pesta demokrasi saat ini.
“Semoga ada kegiatan sebelum minggu tenang nanti,” harapnya. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
