BERAU TERKINI – Dari 109 Kopdes Merah Putih yang terbentuk di Berau, baru 4 yang sudah menjalankan usaha.

Pembangunan Kopdes Merah Putih terus dikebut di Berau, Kaltim.

Tak hanya pembangunan organsisasi dan penyelesaian badan hukum tetapi juga pembangunan fisik gerai Kopdes Merah Putih.

Data Diskoperindag Berau menyebut dari total 109 Kopdes Merah Putih yang terbentuk, 6 di antaranya telah memiliki badan hukum dan 4 Kopdes Merah Putih sudah memulai usaha.

Kabid Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Wahid Hasyim menjelaskan 4 Kopdes Merah Putih di Berau yang sudah menjalankan usaha.

Yakni Kopdes Merah Putih Batu Putih yang menjalankan usaha di sektor perikanan melalui kerja sama dengan perusahaan.

Kemudian ada Kopdes Merah Putih Tabalar yang bergerak di sektor crude palm oil (CPO) dan mampu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sekitar Rp1,8 miliar per tahun.

(Ilustrasi) Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. (Diva/BT)
(Ilustrasi) Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur. (Diva/BT)

Lalu Kopdes Merah Putih Birang yang mengembangkan usaha katering rumahan serta Kopdes Merah Putih Suaran yang bergerak di bidang jasa kontraktor perusahaan.

Menurut Wahid Hasyim, 4 Kopdes Merah Putih yang telah menjalankan usaha membuktikan para pengurus koperasi semangat dalam memulai lini usaha.

Dia menyebut 4 Kopdes Merah Putih itu menjadi contoh dari Kopdes Merah Putih lainnya yang bisa bergerak lebih dahulu dan tidak selalu harus menunggu bantuan pemerintah pusat.

“Ini membuktikan sebenarnya koperasi bisa berjalan tanpa harus menunggu bantuan,” ujar Wahid Hasyim, Rabu (22/7/2026).

“Yang penting pengurusnya memiliki semangat dan memahami konsep koperasi,” tambahnya.

Meski begitu, Diskoperindag Berau mengakui masih banyak kendala yang terjadi sehingga menyebabkan masih banyak Kopdes Merah Putih belum memulai usaha.

Mulai dari pembagian kewenangan oleh stakeholder dalam membina Kopdes Merah Putih hingga tugas pendampingan di lapangan.

“Masih ada multilayer dalam pengurusannya. Akibatnya, pembagian tugas siapa yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan belum jelas. Ini membuat progres di lapangan menjadi lambat,” katanya.

“Banyak pengurus dan pengawas yang masih bingung memulai bisnis dari mana. Ini menjadi catatan penting bagi kami bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi prioritas,” jelasnya.