TANUNG REDEB – Serbuan El Nino disebut-sebut sebagai biang kerok, sehingga para petani khususnya petani lokal merasa kesulitan memanen beras untuk memenuhi jatah Pegawai Negeri Sipil (PNS), di wilayah Kabupaten Berau.
Fenomena cuaca El Nino yang melanda Indonesia beberapa bulan belakangan ini, berdampak pada menurunnya produktifitas lahan petani di Berau.
Hal itu yang menjadi penyebab beberapa lahan andalan Berau untuk memproduksi beras menjadi terganggu.
Petani di Berau yang biasanya pada Maret ini seharusnya sudah memasuki masa panen, hingga sepekan pada awal Maret 2024 ini belum juga memanen hasil lahan garapan yang ditanami padi.
Kondisi tersebut yang melatari beras sebagian PNS di Berau mengalami penyetopan sementara dari distribusi beras lokal.
Ditemui awak berauterkini.co.id, Kepala Perum Bulog Berau, Muhammad Mukhlis, menyatakan saat ini distribusi pasokan beras mengalami gangguan yang dirasakan seluruh daerah di Indonesia. Petani mengalami pergeseran masa panen.
“Lahan mereka (petani) mengalami kekeringan. Itu terjadi di seluruh Indonesia,” kata Mukhlis – Kaperum Bulog, Kamis (7/3/2024).
Dijelaskan, badai elnino berdampak besar untuk sektor penting bidang pertanian. Sebab, fenomema itu merusak kualitas tanah, hingga membuat distribusi air ke lahan pertanian menyusut.
“Lahan pertanian ini mengalami kekeringan, air jadi berkurang,” terangnya.
Diketahui, untuk beras PNS di Berau merupakan hasil buah pertanian padi di Kampung Buyung-buyung, Tabalar.
Dari kampung itu, mampu menghasilkan sebanyak 2,5 ribu ton beras setiap tahun yang dihasilkan di lahan seluas 500 hektare.
Mukhlis menceritakan, kemampuan kampung tersebut yang mendorong pemerintah daerah untuk membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara petani, Perum Bulog dan pemerintah daerah dalam menggunakan produk beras lokal sebagai bahan pokok makanan yang dibeli langsung para pegawai di Berau.
Program tersebut telah berjalan sejak Agustus 2022 lalu. Program yang dikomandoi Perum Bulog selama hampir 2,5 tahun mengalami pasang surut kualitas beras petani.
“Ini memang jadi komitmen pemerintah daerah untuk memberdayakan petani lokal. Sebenarnya tujuan program ini mulia,” katanya.
Dijelaskan, saat ini Bulog menjadi perantara antara ratusan petani padi di Berau untuk menjajakan hasil pertaniannya ke sekitar 2,5 PNS di Berau.
Bulog sebagai rantai roda ekonomi selaku distributor, membeli beras petani senilai Rp10.500 per kilogram. Kemudian beras tersebut dikemas di karung berukuran 10 kilogram.
PNS yang bersedia membeli beras petani lokal, bakal mendapatkan potongan gaji secara langsung melalui masing-masing dinas, sebesar Rp 115 ribu per bulan untuk 10 kilogram beras.
“Beras petani kita ini sebenarnya premium, tapi memang kualitas naik turun karena masih belajar dalam mengolah hasil pertanian,” jelasnya.
Kendati demikian, pihaknya saat ini telah menawarkan alternatif untuk para pegawai pemerintahan dengan menawarkan beras jenis lainnya yang sedikit lebih baik dari beras lokal.
Hanya saja, penawaran itu tidak bersifat wajib lantaran dalam perjanjian kerja sama dengan pemerintah yang diwajibkan untuk dibeli pegawai hanya beras dari petani lokal.
“Dari tahun lalu, Bupati Berau (Sri Juniarsih), sudah mengeluarkan dua kali edaran untuk pembelian beras lokal. Jadi, tidak bisa kalau untuk jenis beras lainnya,” terangnya. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
