Reporter : Sulaiman
|
Editor : Suriansyah

TANJUNG REDEB – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Banuanta Bersatu, Adji Ismail, menyoroti sekaligus mengutarakan sikap tegas penolakan terhadap tindakan premanisme dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dari aktivitas para penambang ilegal di “Bumi Batiwakkal”.

Pesan itu disampaikan Ismail, kala menjadi inspektur upacara dalam agenda apel akbar yang digelar bersamaan dengan agenda Musyawarah Besar (Mubes) ke III Banuanta Bersatu, di Kakaban Aquatic, Jalan Gatot Subroto, Senin (24/6/2024).

Pihaknya miris melihat kondisi yang sedang berkembang saat ini yang mencoba untuk menangkal aspirasi dari putra daerah.

Dimana saat ini, disebut aktivitas pertambangan tidak resmi alias ilegal atau koridor, sudah melanggar banyak norma sosial yang berlaku, tanpa memandang hak-hak masyarakat yang sejatinya juga hidup di sekitaran aktivitas tambang tersebut.

“Kami menentang upaya premanisme tersebut. Kami ingin lebih mengedepankan tindakan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menghormati norma serta adat istiadat dan kearifan lokal di Berau,” tegas Ismail.

Ismail juga menyinggung aktivitas pertambangan yang dilakukan di siang bolong, kala aktivitas sosial sedang tinggi-tingginya.

Tindakan tersebut yang dianggap telah tidak sesuai dengan etika dan norma adat dan hukum yang berlaku.

Bahkan, Banuanta Bersatu kerap dituduh sebagai penghalang investasi di “Bumi Batiwakkal”. Padahal, menurutnya, justru aktivitas pertambangan yang semakin masif inilah yang merusak alam dengan kedok investasi.

“Sementara, nyata-nyata kegiatan itu yang merusak alam dan dilakukan secara ilegal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ihwal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di tanah Banua, ditegaskan Ismail, ormas yang telah lahir sejak 2016 tersebut, mendukung penuh niat pemerintah untuk menghadirkan sentral pemerintahan yang dapat dijangkau masyarakat daerah.

Menurutnya, IKN merupakan wujud nyata dari pembangunan yang mengedepankan prinsip keadilan yang sesuai pula dengan cita-cita Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Banuanta Bersatu siap menjaga dan berkontribusi terhadap suksesi IKN Nusantara,” terang dia.

Selanjutnya, ketua organisasi yang memiliki sebanyak 2 ribu anggota di Berau ini, menerangkan, bahwa pihaknya sengaja tidak mengundang pejabat daerah.

Alasannya, Banuanta Bersatu ingin tetap netral di tengah keriuhan jelang pesta demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kali ini.

Ditegaskan Ismail, bahwa pihaknya tidak ingin terpolarisasi atas bedanya dukungan politik setiap anggota Banuanta Bersatu. Agenda Mubes lima tahunan tersebut, tidak ingin ditunggangi oleh tokoh politik daerah.

“Ini bukti kalau kami ini mandiri, tetap netral sebagai ormas terbesar di Berau,” tegasnya.

Ismail berpesan kepada seluruh anggota Banuanta Bersatu, untuk dapat dengan riang gembira mengikuti Mubes ke III ini. Dengan harapan dapat mencerminkan corak perjuangan ormas kedaerahan yang menjunjung tinggi nilai adat dan budaya daerah.

“Jalankanlah mubes ini dengan ikhlas dan riang gembira. Banggalah, mubes ini jadi cerminan demokrasi dan soliditas ormas kebanggaan Bumi Batiwakkal,” pesannya.

Sebagai informasi, Mubes ke III Banuanta Bersatu, diselenggarakan selama 2 hari berturut-turut yang diramaikan pesta hiburan hingga pembagian hadiah kepada setiap pengunjung. (*)