TANJUNG REDEB – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Berau, Ira Kencana, membeberkan beberapa catatan potensi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini. Pada Pilkada 2020, distribusi listrik hingga peristiwa berdarah menjadi catatan Bawaslu.
Khusus di “Bumi Batiwakkal”, disebutnya, selain netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan money politic alias politik uang, terdapat pula kerawanan di sektor distribusi daya listrik ke setiap kampung.
Dimana, saat ini masih banyak kampung yang kesulitan akses listrik dan internet. Sementara, saat Pilkada berlangsung petugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Berau, harus memberikan laporan secara cepat melalui jaringan internet ke server yang dikelola oleh KPU RI.
“Ini juga menjadi kerawanan, ya. Karena akses internet masih terbatas,” ujar Ira, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Peristiwa berdarah pada Pilkada 2020 lalu pun turut menjadi catatan. Dimana peristiwa itu terjadi diakibatkan oleh gesekan masing-masing pendukung calon.
“Catatannya, kami ambil dari pengalaman pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 yang baru ini dilangsungkan,” urainya.
Peristiwa itu pula yang melatari Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menurut data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu RI 2024, Kaltim menduduki peringkat kelima dengan poin IKP mencapai 77 persen.
“Makanya, Kaltim ini masuk dalam zona merah. Peristiwa itu yang harus kami antisipasi,” ujarnya.
“Kami juga memang melaporkan peristiwa itu ke pusat, makanya berdampak terhadap IKP di Kaltim,” imbuhnya.
Saat ini, kedewasaan para pemilih saat berselancar di sosial media menjadi faktor penting dalam menekan angka IKP di Kaltim. Dengan jangan bersikap gegabah dan terpancing akibat dari unggahan pengguna akun sosial media yang berseliweran di jagat maya.
“Dewasa bersosial media itu penting. Jangan mudah terpancing dan termakan hoaks (berita bohong),” pesannya.
Pihaknya pun akan aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh kalangan untuk memastikan proses pencegahan berlangsung dengan menggandeng para awak media, hingga para pengguna akun sosial media untuk berkomitmen perang melawan hoaks.
“Mudahan di Pilkada ini sudah tidak ada lagi kasus seperti itu,” harapnya. (*)
