Penulis : admin

Foto: Bupati Buka Pelatihan Tenaga Kerja yang Dilaksanakan Disnakertrans Bersama Pihak Swasta.

TANJUNG REDEB – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau terus mempercepat proses berdirinya Balai Latihan Kerja (BLK) di Bumi Batiwakkal. Bahkan saat ini pihak Disnakertrans tengah memproses pengadaan lahan lokasi BLK itu berdiri. Ada 4 lokasi yang dinilai berpotensi menjadi lahan BLK.

Kadisnakertrans Berau Junaidi mengungkapkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendirikan BLK. Salah satunya dalam proses pengadaan lahan harus ada studi kelayakan. Jika tanpa studi kelayakan dalam pengadaan lahan, berpotensi menjadi masalah di kemudian hari.

“Jadi kami saat ini sudah mengajukan anggaran untuk studi kelayakan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dengan nilai Rp 200 jutaan,” ujarnya, Kamis (07/10)

Junaidi menyebut, sejumlah lokasi berdirinya BLK telah dikunjungi oleh pihaknya bersama dengan Dinas Pertanahan. Lokasi-lokasi itu tersebar di empat lokasi dari empat kecamatan, yakni Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Sambaliung dan Gunung Tabur.

Kebutuhan lahan untuk membangun BLK ini seluas 2 hektar.  Dari empat lokasi ini nantinya konsultan yang akan memberikan penilaian studi kelayakan.  Mana yang layak dan memenuhi kriteria berdasarkan rangking.

“Ada syarat yang harus terpenuhi, yakni lokasi lahan harus ada fasilitas pendukung seperti air bersih, akses jalan dan listrik,”sebutnya. Setelah ditetapkan,proses pembangunannya akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Karena pada periode bupati sebelumnya,  telah ada kerjasama dan MoU terkait rencana pembangunan Balai Latihan Kerja di Berau.Terpenting, lahan telah siap dan melalui kajian lingkungan serta bersertifikat. Kemudian didukung sarana pendukung yang layak, barulah Disnakertrans akan mengajukan pembangunan ke Kementerian agar segera memproses usulan ini.

Jika tak ada kendala,Junaidi mengatakan akhir tahun 2021 ini pengadaan lahan akan segera rampung, sehingga pada 2022 sudah mulai untuk proses pembangunan jika mendapat persetujuan.

“Semoga saja nanti ada dana turun dari Kementerian untuk membangun dan penyediaan peralatan.  Dengan demikian gedung BLK akan bisa difungsikan pada 2023 mendatang,”tutupnya.(*)

Editor: RJ Palupi