TANJUNG REDEB — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau terus mengevaluasi jaringan telekomunikasi di wilayah rawan banjir.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengungkapkan, banjir kerap mengakibatkan gangguan pada jaringan, terutama karena listrik mati, sehingga beberapa titik akses tidak berfungsi.

“Kami sudah memantau di beberapa tempat, seperti Long Ayan, jaringan masih berfungsi, namun di titik lain tidak karena terkendala pasokan listrik,” ujar Didi kepada Berauterkini.co.id, Jumat (30/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Diskominfo Berau berencana mengevaluasi lokasi tower atau titik akses jaringan.

“Pertama memastikan lokasi yang sering terdampak banjir, jika diperlukan, akan dipindahkan. Namun, lokasi baru harus dipastikan tetap memiliki sinyal yang memadai setelah survei,” jelas Didi.

Menurutnya, proses perbaikan jaringan tergantung jarak lokasi. Untuk lokasi terjangkau, perbaikan memakan waktu 3-4 hari.

Namun, untuk wilayah terpencil, seperti Kampung Merabu yang terdampak petir baru-baru ini, waktu perbaikan bisa mencapai satu bulan.

“Karena itu harus kami ganti dan butuh proses untuk membawa alat-alatnya ke sana dengan jarak tempuh yang lumayan,” tuturnya.

Disampaikannya, Pemkab Berau tahun ini akan memberikan bantuan lanjutan program bupati di 496 titik yang ada di Bumi Batiwakkal.

“Selain dari pemerintah daerah, masing-masing kampung akan mendapatkan tambahan jaringan berkecepatan hingga 40 Mbps dari pemerintah pusat,” bebernya.

Didi berharap bantuan ini mampu mendukung pelayanan pemerintahan kampung dan akses informasi masyarakat.

Ia menyebutkan, penggunaan tower milik vendor besar, seperti Telkomsel, dapat menjadi solusi untuk wilayah rawan banjir.

“Sebenarnya penggunaan tower milik vendor bisa jadi solusi, tapi kan kewenangan pembangunan tower ada di pemerintah pusat, sehingga masih menjadi kendala,” terangnya.

Pihaknya berkomitmen untuk menghadirkan jaringan telekomunikasi yang mendukung kebutuhan masyarakat, meskipun tantangan akibat bencana tetap menjadi perhatian serius.

“Kami terus mengevaluasi lokasi yang membutuhkan perubahan titik akses jaringan. Ini penting untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kampung dan menjaga komunikasi masyarakat, terutama di saat bencana,” tutupnya. (*)