Foto: Sabun dan Sampo dari minyak kelapa olahan PKK Bidukbiduk.
BIDUK-BIDUK – Disbudpar Berau berkomitmen untuk mengawal pengembangan industri rumahan sabun yang berbahan dasar minyak kelapa. Diketahui, belum lama ini Disbudpar Berau memberikan pelatihan kepada sekitar 20 orang peserta yang berasal dari Pokdarwis dan PKK Biduk-Biduk terkait pembuatan sabun dan sampo rumahan.
Kepala Disbudpar Berau Ilyas Natsir, melalui Adyatama Pariwisata & Ekraf, Ita Dewanti, menyatakan, dalam proses pemantauan pengembangan usaha ini merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan beberapa waktu lalu.
Termasuk soal pemberitan legalitas, termasuk dalam izin berusaha industri rumahan untuk olahan minyak kelapa menjadi sabun dan sampo.
“Legalitas itu juga penting, tapi yang terutama kami membekali dulu para peserta untuk memastikan SDM yang dapat mengolah minyak kelapa,” ujar Ita sapaan dia kepada Berau Terkini.
Setelah memberikan pelatihan yang bertajuk ‘pembuatan sabun padat dan pengembangan bisnis’, di Kantor Kecamatan Biduk-Biduk, pada Jumat (27/10/2023) lalu. Pekerjaan rumah selanjutnya, kata Ita, yakni memastikan produk yang diolah oleh peserta memiliki pasar yang jelas.
Dia menjelaskan, sementara ini pihaknya memastikan pengelola villa, hotel, penginapan, apotek, platform jual-beli e-commerce, hingga masyarakat umum dapat mengenali terlebih dahulu produk yang dihasilkan oleh warga Kampung Biduk-Biduk tersebut.
Setelahnya, pasar tersebut perlu diyakinkan dengan produk rumahan yang ramah lingkungan itu ramah di kantong. Sebab, dalam produksi sabun dan sampo tersebut, menggunakan bahan baku yang dapat ditemui di lingkungan tempat tinggal.
“Jadi memang mengandalkan bahan alami. Ini tentu terjangkau, apalagi produk ini mengedepankan kesehatan karena minim penggunaan bahan kimia,” ujar dia.
Tak ingin kehilangan momentum, pemerintah berkomitmen untuk mengawal perkembangan usaha tersebut melalui dana bantuan oleh pemerintah.
Hal tersebut dilakukan demi kemandirian ekonomi masyarakat dan kemajuan UKM di Bumi Batiwakkal. Pihaknya pun, bakal memasukkan produk sabun tersebut menjadi bagian dari program badan usaha milik kampung alias BUMK.
“Jadi lebih ada kepastian pinjaman untuk pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya,” ujar dia. (*/ADV)
Reporter: Sulaiman
