TANJUNG REDEB – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau berharap, masyarakat tidak selalu bergantung dengan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Berau, Iswahyudi, yang menuturkan apabila ada masyarakat yang memang sudah tidak layak menerima bantuan agar melapor dengan kesadaran diri.
“Masyarakat umum lainnya pun bisa melaporkan jika memang ada bantuan yang tidak tepat sasaran, agar dicabut atau digantikan dengan masyarakat yang lebih membutuhkan. Itu bisa dicek melalui online di Cek Bansos,” terang Kadinsos Iswahyudi.
Dijelaskannya, Kabupaten Berau saat ini telah berhasil menurunkan angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 5,54 persen atau 13.260 jiwa.
Angka itu menurun 0,11 persen dari tahun 2022, yaitu 5,56 persen atau 13.310 jiwa. Angka kemiskinan tersebut merupakan angka absolut dari statistik, karena berdasarkan sampel Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jumlah tersebut tidak selalu menjadi patokan terhadap penerima bantuan sosial (bansos), baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten. Karena penerima bansos dicatat berdasarkan by name by address,” ungkapnya.
Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Dinsos Berau menghimpun banyak kumpulan data.
Di masing-masing lurah dan kepala kampung bisa mendaftarkan warganya dalam data tersebut, baik yang miskin maupun yang hampir miskin.
Sehingga yang mendapat bantuan bisa saja statusnya hanya miskin, hampir miskin atau tetap miskin.
Itu juga tergantung dengan kesiapan anggaran yang ada, seperti bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang jumlahnya hanya sedikit dari total masyarakat miskin di Berau.
“Sedangkan untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jumlah yang diberikan lebih besar dari jumlah orang miskin di Berau,” terangnya.
Selain itu, ada juga bantuan Pemkab Berau dalam pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mengcover lebih besar lagi untuk membantu pembiayaan orang-orang yang hampir miskin.
Jadi, angka kemiskinan di Berau tidak mesti digambarkan sama dengan penerima bantuan.
“Kalau bantuannya banyak tentu saja bisa mengcover lebih luas lagi,” ucapnya.
Iswahyudi menambahkan, ada juga beberapa data penerima bantuan yang langsung dari kampung atau kelurahan ke kementerian, tidak melalui Dinsos Berau terlebih dahulu.
Dinsos hanya membantu memfasilitasi bantuan tersebut melalui program-program yang ada. Juga melakukan pembinaan kepada kampung dan kelurahan, agar data yang masuk benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan.
Sehingga jika ada program pusat, provinsi atau kabupaten, data tersebut bisa diusulkan.
“Kami juga membantu mengawasi dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada penerima,” jamin Iswahyudi. (*)
Reporter : Dini Diva Aprilia
Editor : s4h
