TANJUNG REDEB-Keluhan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) beberapa waktu lalu karena persoalan pengadaan alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 menjadi perhatian serius Wakil Bupati Berau, Gamalis.
Gamalis yang juga mantan anggota DPRD Kaltim itu meminta pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan yang bersifat fleksibel bagi daerah. Misalnya soal kebijakan, penggunaan pendanaan penanganan Covid-19. Sebab, cara penanganan tentu berbeda, situasi dan kondisi yang dihadapi berbeda dengan masyarakat di daerah lain.
“Sekarang semua daerah mati-matian menekan kasus Covid-19. Tapi memungkinkan kah daerah menggunakan dana pihak ketiga atau dana dari sumber lain yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 di daerah,” tanya Wabup kepada awak media, Kamis, 8 Juli 2021.
Apalagi, lanjut Gamalis saat ini sendiri anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) yang ada di Berau sudah tidak banyak. Sementara Covid-19 semakin signifikan. Ini menuntut pemerintah daerah berkreasi mencari anggaran untuk melakukan penanganan.
“Cobalah pemerintah pusat melihat ini dengan tidak terlalu saklek memaknai aturan yang mereka buat. Nah liat hari ini BTT nipis, Covid-19 naik terus kemana cari anggaran,”ujarnya.
Nanti, jika pemerintah daerah melakukan tindakan yang sangat mendesak karena kasus yang kian tak terkendali. Kepala daerah khawatir ujungnya nanti bersentuhan dengan hukum, sementara penggunaan anggaran sudah jelas untuk penanganan Covid-19.
Jadi ia mewakili Pemerintah Kabupaten Berau meminta kepada pemerintah pusat dalam memberikan kebijakan jangan hanya melihat pulau jawa sebagai acuan. Sebab itu tidak akan sama seperti di wilayah Kalimantan.
“Berau saat ini tembus 500 kasus aktif, di sejumlah daerah juga mengalami peningkatan cukup tinggi. Lihat kerjakeras kepala daerah dan forkopimdanya masa tidak ada kelonggaran untuk menggunakan dana lain sebagai penanganan covid-19,” pungkasnya. (*)
Editor : Bobby Lalowang
