TELUK BAYUR – Bupati Kabupaten Berau Sri Juniarsih, menegaskan tugas negara menjamin keselamatan warga kurang mampu.
Hal ini dikatakannya saat pembagian beras gratis kepada warga di wilayah “Bumi Batiwakkal”. Diharapkan, pemberian cuma-cuma itu jangan dijadikan agenda politik
Program pemberian pangan gratis bagi warga kurang mampu digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Program tersebut merupakan amanat langsung dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI. Yang mana secara nasional, diberikan kepada sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) se Indonesia.
Di Berau, bantuan tersebut didistribusikan bagi sebanyak 5.659 ribu KPM. Bertambah dari jumlah penyaluran sebelumnya pada September tahun lalu, sebanyakl 5,3 ribu. Penyaluran itu, digelar Pemkab Berau di Pendopo Kecamatan Teluk Bayur, Selasa (30/1/2024).
Data KPM tersebut, dalam catatan pemerintah merupakan angka yang didapatkan berdasarkan rujukan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kemenko PMK dan Bapanas.
Kegiatan pendistribusian bantalan sosial kepada warga miskin inipun direspon positif Bupati Berau Sri Juniarsih.
Sebab, bantuan tersebut diharapkan jadi jawaban atas kesulitan produksi pangan di daerah akibat ancaman badai El Nino.
“Program ini kami yakin bermanfaat untuk warga kurang beruntung di Berau ini,” ujar Sri, kepada awak berauterkini.co.id.
Kendati demikian, dia menyadari bahwa pembagian bantuan tersebut kian masif di tengah tahun politik. Sehingga dia menduga, ada kepentingan besar di atas distribusi pangan gratis bagi warga miskin tersebut.
Namun, sebagai kepala daerah hanya dapat memastikan setiap agenda pembagian tidak akan menguntungkan pihak manapun yang bertarung secara politik dalam Pemilu 2024 ini.
Sebab, menurutnya, beras gratis seberat 10 kg yang bakal diberi selama 6 bulan ke depan tersebut, merupakan agenda pemerintah yang menggunakan APBN. Sehingga murni untuk kebutuhan masyarakat yang terdampak dari badai El Nino.
“Jangan menganggap ini akan menguntungkan pihak manapun. Ini untuk warga dan memang jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga kurang mampu,” tegasnya.
Pesannya, agar setiap mitra penyalur hingga penyedia cadangan beras pemerintah, dalam hal ini Bulog yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak bertindak diluar aturan yang berlaku.
Bahkan, lurah hingga camat di Berau diminta untuk tetap bersikap netral dan tidak memiliki upaya mendukung paslon dari pihak manapun.
“Jangan sampai menggunakan bantuan ini untuk kepentingan politik pihak manapun,” pesannya tegas.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Berau Rakhmadi Pasarakan, mengaku bila proses distribusi bantuan tersebut diwajibkan untuk segera diberikan.
Dalam kondisi, kematangan data lapangan dan yang dikelola di dinas tidak sinkron, sebab secara angka sudah jauh berbeda dari distribusi beras gratis pada tahun sebelumnya.
“Kami hanya mengikuti instruksi, meskipun ini terkesan dadakan dan cendurung dipaksakan,” ujar Bupati.
Meski demikian, diharapkan, agar program yang diberikan pemerintah tersebut dapat meringankan beban warga Berau yang kurang mampu.
“Ini memang menjadi tugas pemerintah. Ini amanah masyarakat yang harus kami salurkan,” katanya.
Berikut detil penyaluran beras gratis di Berau yang diberikan kepada warga kurang mampu;
– Kecamatan Batu Putih 275
– Kecamatan Kelay 126
– Kecamatan Segah 634
– Kecamatan Teluk Bayur 344
– Kecamatan Biatan 430
– Kecamatan Maratua 194
– Kecamatan Tabalar 385
– Kecamatan Biduk-biduk 454
– Kecamatan Pulau Derawan 321
– Kecamatan Talisayan 590
– Kecamatan Gunung Tabur 616
– Kecamatan Sambaliung 706
– Kecamatan Tanjung Redeb 584. (*)
Repoter : Sulaiman
Editor : s4h
