BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau kembali melakukan pergeseran posisi kepada 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sejumlah jabatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mulai kepala bidang, kepala seksi, hingga sekretaris camat.
Pergeseran ini menjadi bagian dari penataan birokrasi dan penguatan organisasi pemerintahan daerah.
Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Berau Nomor 800.1.3.3/331/BKPSDM/2026 tertanggal 13 November 2026, sejumlah pejabat mendapatkan penugasan baru di OPD berbeda.
Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilakukan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas di Balai Mufakat, Jumat (13/11/2026).

Mereka yang mendapatkan pergeseran posisi di antaranya Safiul Rizali yang sebelumnya menjabat Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kini dipercaya sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Selain itu, Erni Sumati yang sebelumnya menjabat Kepala Subbagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), kini dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.
Perubahan juga terjadi di sejumlah OPD lainnya, di antaranya Dinas Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sementara pada lingkup kewilayahan, sejumlah pejabat mendapatkan penugasan sebagai sekretaris camat, yakni Muliana sebagai Sekretaris Camat Gunung Tabur, Edwin Sofyan sebagai Sekretaris Camat Teluk Bayur, Ilham Wahyudi sebagai Sekretaris Camat Tanjung Redeb, Iskandar Zulkarnain sebagai Sekretaris Camat Kelay, serta Armin Mashuri sebagai Sekretaris Camat Sambaliung.
Pergeseran jabatan juga menyasar posisi sekretaris camat di Kecamatan Maratua, Batu Putih, dan Bidukbiduk.
Melalui pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut, para pejabat diharapkan dapat menjalankan amanah dan tanggung jawab pada posisi masing-masing, sekaligus memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (*)
