Diskusi Deputi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bersama Pemkab Berau dan pelaku wisata dalam membahas potensi pertumbuhan ekraf di “Bumi Batiwakkal”.
TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mesti mengambil langkah harmonisasi aturan daerah dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Penyesuaian rencana pembangunan daerah yang bersifat jangka pendek, menengah hingga panjang harus menjadi atensi bila Berau tak ingin ketinggalan dalam pembangunan di kawasan ibukota baru IKN Nusantara.
Hal tersebut diungkapkan Deputi IKN Nusantara Alimuddin, dalam kesempatan diskusi bersama pelaku ekonomi kreatif (ekraf) dan pelaku pariwisata di “Bumi Batiwakkal”, beberapa waktu lalu.
Dikatakan, aturan daerah hingga rencana pembangunan ke depan mesti selaras dengan aturan yang telah diundangkan ihwal IKN Nusantara. Sebab, langkah itu sebagai bentuk penyesuaian kawasan mitra IKN di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
Diketahui, IKN telah disahkan dan diberlakukan sejak 2022 lalu, termaktub dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN.
“Butuh penyelarasan aturan. Ini penting untuk langgam pembangunan kawasan mitra IKN,” kata pria yang akrab disapa Ali tersebut.
Alimuddin menyatakan, tidak perlu ada keraguan terhadap pembangunan yang selaras dengan IKN. Sebab, dalam situasi di tahun politik tidak akan merubah visi pembangunan di IKN.
Undang-Undang tersebut menjadi acuan pemerintah pusat dalam menggeber pembangunan di IKN. Sehingga, siapapun yang nantinya menahkodai Republik Indonesia, maka pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.
“Pembangunan IKN ini sudah amanat negara. Amanat Undang-Undang. Penting diketahui itu,” tegasnya.
Kebutuhan peremajaan aturan daerah tersebut, merupakan bagian dari upaya peningkatan perekonomian daerah. Pembangunan IKN yang dikucur ratusan triliun dari APBN menjadi sinyal positif untuk daerah.
Berau dapat menyediakan distribusi sektor pertanian di IKN, termasuk penyedia stok pangan. Sebab, pada 2024 mendatang akan ada ratusan ribu pejabat segala tingkatan dari Pulau Jawa yang berkantor di IKN.
“Ini sinyal yang harus ditangkap oleh Berau. Siapkan aturan dasar perundangannya,” pesan dia.
Khusus di Berau, dia menyatakan dapat menjadi mitra IKN dalam menyediakan fasilitas liburan. Diketahui, Berau terdapat ratusan destinasi wisata yang dapat dinikmati ratusan ribu warga IKN bila pembangunan rampung.
Sehingga, dia juga berpesan agar Berau segera mempercantik kawasan wisata agar dapat mengundang banyak wisatawan datang ke Bumi Batiwakkal.
“Berau punya destinasi yang menarik. Salah satunya, Pulau Maratua. Itu jadi ikon wisata di Berau,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau Muhammad Said, mengatakan saat ini proses penyelarasan aturan daerah sedang berlangsung.
Harmonisasi aturan tersebut menjadi pekerjaan yang akan digarap pemerintah daerah hingga tahun depan. Harapannya, bila penyelarasan aturan tersebut telah rampung, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Berau.
“Ini sedang berproses. Warga Berau kami yakin akan menyambut positif langkah ini,” ujarnya.
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
