KUTAI TIMUR – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan mengatakan, setiap pelaksanaan program harus sejalan dengan regulasi yang ada. Namun, apa yang diusulkan masyarakat harus benar-benar menjadi pertimbangan tersendiri.
“Apalagi yang bersifat penting dan dapat dijadikan salah satu skala prioritas pelaksanaan program,” sebutnya.
Sejauh ini, kata dia, masyarakat selalu berhasil memberikan informasi terkait kondisi reel di lapangan. Hal itu tidak mengherankan baginya. Mengingat masyarakat yang memang merasakan langsung.
“Dan mereka (masyarakat) juga yang mengerti apa yang menjadi kebutuhannya,” ungkapnya.
Apalagi sekarang dukungan anggaran sangat memadai untuk memaksimalkan program yang diharapkan masyarakat. Politikus Gerindra itu meminta, masyarakat terlibat dan memanfaatkan kesempatan untuk menyusun berbagai program.
“Sehingga pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa segera terwujud. Setidaknya setiap gelaran reses, masyarakat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya. Jadi bisa disampaikan kepada pemerintah,” imbuhnya.
Menurutnya, pendapat masyarakat dapat maksimal disampaikan saat gelaran masa reses. Mengingat, masa itu merupakan waktu jajaran legislatif bertemu langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi.
“Sehingga bisa direalisasikan dalam suatu kegiatan. Sesuai dengan kebutuhan warga,” ucapnya.
Dia menilai, masa reses efektif kalau digunakan untuk mengetahui semua permasalahan masyarakat. Termasuk mendengarkan program pembangunan yang diharapkan.
“Sehingga dapat diketahui, program yang sedang dikerjakan pemerintah benar-benar sesuai harapan masyarakat,” tuturnya.
Pasalnya, reses menjadi waktu yang tepat sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Sehingga sebelum merencanakan program, aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses bisa dijadikan pertimbangan.
“Ini prinsipnya berdemokrasi yang baik dan benar,” tutupnya.
