KUTAI TIMUR – Anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2023 ini sangat fantastis, berawal dari Rp 5,9 triliun meningkat menjadi Rp 9,788 triliun.
Hal itu membuat Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Basti Sanggalangi memastikan, telah berkomitmen memantau pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini. Sehingga anggaran yang telah dialokasikan bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara transparan,” ungkap Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Apalagi, kata dia, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sangat besar. Namun, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu juga memiliki nilai yang besar. Bahkan mencapai Rp 1,5 triliun.
“Penyebabnya karena tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan di lapangan. Saya sudah meminta seluruh OPD (organisasi perangkat daerah) pelaksana agar memaksimalkan pelaksanaan APBD Perubahan. Agar dapat diserap dengan maksimal,” terangnya.
Dia menilai, penting memastikan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan benar-benar digunakan sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Mengingat, masyarakat sudah sangat berharap dapat menikmati hasil positif dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
“Semoga bisa menekan angka silpa, yang berakhir dengan pembangunan dan memajukan daerah,” harapnya.
Menurutnya, seluruh pihak terkait harus meningkatkan koordinasi. Baik pemerintah, legislatif dan pelaksana kegiatan. Apalagi tujuannya baik, yakni memastikan semua kegiatan pembangunan berjalan maksimalkan. Sesuai apa yang diharapkan masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan.
“Makanya progres pelaksanaan kegiatan di lapangan mesti rutin dilaporkan. Untuk memudahkan mengetahui apa yang menjadi kendala di lapangan. Seluruh lapisan masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada hasil positif,” tuturnya.
