BERAU TERKINI – Polres Berau ikut memantau perkembangan maraknya antrean panjang di SPBU dan rawannya penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Antrean panjang konsumen BBM kerap terjadi di sejumlah SPBU di Berau. Bahkan antrean panjang itu kerap menganggu kelancaran arus lalu lintas.

Tak hanya antrean panjang, konsumen BBM di Berau juga mengeluhkan maraknya aksi pengetap BBM bersubsidi.

Kondisi itu pun menjadi perhatian dari Polres Berau. Pada Senin (10/8/2026) kemarin, Satreskrim Polres Berau bersama PT Pertamina Patra Niaga dan Diskoperindag Berau menggelar rapat koordinasi.

Rakor yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Berau AKP Muhammad Fajri itu digelar untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Khususnya terkait antrean panjang, keterbatasan kuota, hingga potensi penyimpangan di tingkat SPBU.

AKP Muhammad Fajri mengatakan, pengawasan perlu diperkuat untuk memastikan BBM bersubsidi tersalurkan, sesuai peruntukan dan diterima masyarakat yang berhak.

“Rakor ini kami gelar untuk menganalisis berbagai persoalan mendasar di SPBU. Mulai dari keterbatasan kuota, pengawasan distribusi yang belum optimal, hingga indikasi penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Dalam rakor tersebut, Polres Berau juga menyampaikan sejumlah arahan dan imbauan kepada pengelola SPBU serta instansi terkait.

Salah satunya, mengenai pentingnya memperketat pengawasan di area SPBU guna mencegah praktik penyalahgunaan maupun penyelewengan BBM bersubsidi.

Selain itu, penataan sistem antrean juga menjadi perhatian agar proses pengisian BBM dapat berlangsung lebih tertib, dan tidak menimbulkan kepadatan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.

Polres Berau bersama Pertamina, pemerintah daerah, dan pengelola SPBU sepakat memperkuat koordinasi dan pengawasan sebagai langkah tindak lanjut.

“Harapannya dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib, tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrean panjang yang selama ini jadi keluhan,” ujarnya.

Rapat Koordinasi antara Satreskrim Polres Berau, manajemen Pertamina dan pengelola SPBU, Senin (10/8/7/2026).
Rapat Koordinasi antara Satreskrim Polres Berau, manajemen Pertamina dan pengelola SPBU, Senin (10/8/7/2026).

Langkah Cegah Pengetap

Sementara itu, beberapa SPBU di Berau mengaku sudah melakukan sejumlah langkah agar tidak terjadi penyelewengan BBM bersubsidi.

Langkah itu dilakukan agar aksi pengetap BBM bisa diminimalisir. Salah satu SPBU yang menerapkan pengawasan ketat adalah SPBU Bujangga.

Pengawas SPBU Bujangga, Agus, mengatakan setiap pembelian oleh kendaraan sudah disesuaikan dengan barcode yang dibuat oleh Pertamina dan dengan nomor polisi masing-masing.

Untuk mengatasi pengisian berulang di SPBU, pihak SPBU telah diarahkan baik itu dari pemda dan pihak pertamina untuk lebih ketat dalam pengawasan pengisian tersebut.

“Pengawasan tersebut seperti kesesuaian barcode kendaraan, Plat kendaraan dan jenis kendaraan serta melihat kecocokan semuanya dengan STNK kendaraan tersebut agar semua sesuai dan tidak terjadi pengisian berulang” ujar Agus, Senin (10/8/2026).

Untuk motor sendiri sementara ini dibuatkan daftar catatan plat kendaraan, sehingga setiap yang akan mengisi BBM akan dicatat terlebih dahulu nomor kendaraan motor tersebut.

Terkait pengetap yang bekerja sama dengan operator SPBU, apabila ada manajemen spbu dan pertamina akan menindak dan memberikan sangsi tegas kepada operator tersebut.

SPBU Bujangga berusaha sebaik mungkin menjalankan segala peraturan serta SOP yang berlaku Kebijakan barcode sendiri hanya bisa dipakai satu kali dalam satu hari.

Sehingga jika sudah mengisi di SPBU Bujangga, maka tidak bisa mengisi di SPBU yang lain karena barcode sudah terbaca di sistem pertamina yang sudah ada.

“Menerapkan SOP barcode dan mencatat nomor kendaraan untuk sementara waktu menjadi solusi menekan pengantre,” jelasnya.