TANJUNG REDEB-Program rumah layak huni menjadi salah satu kegiatan andalan Bupati Berau, Sri Juniarsih; dan Wakil Bupati, Gamalis. Namun demikian, eksekusi program tersebut masih dihadapkan sejumlah kendala. Salah satunya ketersediaan biaya atau anggaran yang terbatas.
Kepala Dinas Perumahan dan Penataan Permukiman Berau, Yudi Artangali, menyebut sekitar 5.396 rumah warga masuk prioritas mendapatkan bantuan rumah layak huni. Berapa banyak yang terealisasi kelak, masih tanda tanya.
“Jika dinominalkan nilai perbaikan atau pembangunan rumah per unit paling tinggi 100 juta,” jelasnya. belum lama ini.
Program rumah layak huni dikemukakan dengan skema pembangunan baru. Terakhir kali berjalan di Berau pada 2016. Sementara, dari 12 kecamatan di Berau, usulan rumah layak huni terdata mencapai 1.529 bangunan.
Kebutuhan anggaran yang cukup besar membuat daftar tunggu tersebut menjadi lebih panjang. Apalagi dengan kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil. Program rumah layak huni pun terhenti.
“Bentuk bantuan ini ada dua kategori. Yakni peningkatan atau perbaikan. Ada juga pembangunan baru. Yang peningkatan ini cukup banyak juga dan masih berjalan lewat dana APBN,” jelasnya.
Untuk bisa menuntaskan 5.396 rumah, dalam lima tahun setidaknya Pemkab Berau perlu menuntaskan perbaikan 300 rumah per tahun. Dengan estimasi 100 rumah ditanggung APBD Berau, sisanya lewat dukungan APBD Kaltim dan APBN.
“Biaya yang dibutuhkan sangat banyak dan setiap tahun semakin bertambah pastinya,” ujar dia.
Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menekankan perlunya kalkulasi anggaran untuk bisa merealisasikan program tersebut. Dan setidaknya, program bisa direalisasikan meski tidak bisa 300 unit dalam setahun. “Kami akan coba kalkulasikan ini agar pada 2022 bisa direalisasikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Bobby Lalowang
