Reporter : Kutim
|
Editor : Redaksi

KUTAI TIMUR – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Agusriansyah Ridwan meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat Pembangunan infrastruktur.

Hal itu ia sampaikan lantaran Kutai Timur di tahun 2023 ini telah memasuki usia 24 tahun, Dimana usia tersebut bukan lagi usia yang muda. Oleh sebab itu, ia ingin Pemkab Kutim agar lebih perhatian pada infrastruktur dasar.

Infrastruktur dasar yang meliputi jalan, air bersih dan listrik PLN di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dipastikan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) serius bagi Pemkab Kutim untuk memastikan semua wilayah di kabupaten ini menerima layanan tersebut secara merata.

“Padahal Kutai Timur sudah berusia 24 tahun. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Selasa (7/11/2023)

Tak hanya itu, ia meminta agar kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi. Mengingat Kutim saat ini didukung alokasi anggaran yang sangat besar, yakni Rp 5,9 triliun yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2023.

“Saya harap OPD (organisasi perangkat daerah) terkait mempercepat peningkatan infrastruktur dasar,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, politikus PKS itu juga meminta agar sektor Pendidikan, kesehatan, pertanian dan kelautan juga diberikan perhatian yang sama oleh Pemkab Kutim. Termasuk memaksimalkan fungsi objek wisata yang memiliki potensi luar biasa.

“Sektor investasi juga harus dijadikan perhatian. Sekarang Kutai Timur sudah mengelola potensi-potensi sumber pendapatan daerah sendiri. Kan bisa mengdongkrat PAD (pendapatan asli daerah),” sebutnya.

Meski begitu, menurutnya Kutim tidak memerlukan lagi izin usaha dengan skala besar. Terutama investasi yang dapat memberikan dampak terhadap permasalahan lingkungan dan sosial. Hal ini juga berlaku bagi investasi asing yang terus menanamkan modal di daerah lainnya di Indonesia.

“Banyak sektor yang bisa dimaksimalkan, tanpa harus memberikan dampak sosial dan lingkungan. Kita harus bisa mandiri seperti slogan yang diangkat (Kutim Sejahtera Untuk Semua). Ini harus direalisasikan,” tutupnya.