BERAU TERKINI – Penanganan abrasi pantai di Pulau Maratua Berau tak kunjung mendapat solusi konkret.
Kondisi pantai di Kampung Payung-payung mengalami abrasi dalam beberapa tahun terakhir.
Namun kondisi bibir pantai yang abrasi itu tak kunjung mendapatkan penanganan konkret.
Sejumlah pejabat daerah diketahui telah mengunjungi titik abrasi di Pulau Maratua itu.
Mulai dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hingga Bupati Berau Sri Juniarsih.
Tetapi kunjungan pejabat daerah itu belum mampu menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi abrasi.
Terbaru, Pemkab Berau melalui DPUPR Berau menyebut solusi konkret untuk abrasi di pesisir Pulau Maratua masih membutuhkan waktu.
Sebab pembangunan infrastruktur untuk menahan abrasi tidak bisa dilakukan serta merta oleh Pemkab Berau, melainkan harus berkoordinasi dengan instansi vertikal.
Kabid SDA DPUPR Berau, Hendra Pranata menjelaskan, wilayah perairan Maratua masuk dalam kawasan kerja Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan V yang berlokasi di Tarakan, Kaltara.
Tentunya setiap rencana penindakan dalam hal fisik harus berkoordinasi dahulu dan memiliki izin dari instansi vertikal tersebut.
Ia juga menyebut pembangunan struktur pengaman pantai membutuhkan perhitungan teknis yang sangat cermat dan teliti.
Jika dilakukan tanpa kajian mendalam, pembangunan pemecah ombak justru bisa mengubah pola arus laut dan memicu pengikisan baru di titik lain yang tentunya semakin berbahaya.
“Penanganan abrasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada perhitungan yang matang agar dampaknya tidak justru memicu gerusan di titik lain,” kata Hendra.
Sebelum pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan, ada beberapa tahapan wajib lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
Tahapan tersebut meliputi penyusunan dokumen perencanaan, pembuatan kajian dampak lingkungan, sampai pengurusan berbagai izin yang melibatkan lintas instansi terkait.
Ia bahkan memberi contoh proyek yang relevan yaitu pembangunan pengaman pantai di Pulau Derawan yang hingga saat ini bahkan masih pada tahap persiapan.
Untuk diketahui, proses perencanaan proyek di Pulau Derawan sudah dimulai sejak tahun 2023 lalu yang artinya sudah berlalu 3 tahun lalu.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir memerlukan prosedur dan teknis yang panjang sebelum masuk tahap konstruksi.
Namun, pihaknya tetap berkomitmen mengawasi penanganan abrasi ini dengan terus merampungkan pemenuhan syarat administrasi serta perencanaan teknis.
Langkah tersebut dilakukan agar ketika anggaran sudah tersedia, proses penanganan di lapangan bisa langsung dijalankan.
“Langkah ini dilakukan agar proses penanganan fisik di lapangan dapat segera berjalan begitu dukungan anggaran dan pelimpahan kewenangan dari pusat telah tersedia,” ujarnya.
