Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman, menilai bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim harus lebih serius dalam mengembangkan sektor pertanian. Saat ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kutim masih berasal dari sektor pertambangan, meskipun cita-cita awal pemekaran Kutim pada tahun 1999 adalah untuk menjadi mandiri di bidang agribisnis.
“PDRB kita yang terbesar masih Pertambangan. Makanya saya bilang, kita harus wanti-wanti, kita sudah mekar dari tahun 1999, sekarang sudah 2024, berarti sudah 25 tahun. Visi kita dari awal untuk mekar 25 tahun lalu adalah ingin mandiri di agribisnis, nah sampai saat ini, PDRB kita yang terbesar masih pertambangan, terus APBD sumbernya 80-90 persen masih dari dana transfer,” ungkapnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa ketergantungan pada sektor pertambangan dan dana transfer sangat berisiko. Jika suatu saat sumber daya tambang habis, APBD akan sangat terpengaruh.
“Ini kan masih membahayakan. Kalau suatu saat tambang kita habis, berarti APBD kita tidak ada, karena dana transfer itu jadi yang terbesar. Makanya, sebisa mungkin APBD itu bisa mengarahkan kemandirian di bidang pertanian,” lanjutnya.
Faizal Rachman menggarisbawahi perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk membangun sektor pertanian di Kutim. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produksi pertanian melalui berbagai bentuk dukungan kepada petani.
“Pemerintah harus memberikan kemudahan kepada para petani kita untuk menjual hasil produksinya. Kemudian, berikan subsidi kepada mereka saat proses produksi,” tuturnya.
Menurutnya membantu petani dalam proses produksi harus dilakukan Pemerintah. Sebab, pada saat itulah dibutuhkan banyak sumberdaya.
“Seperti pupuk mahal, bibit mahal. Mereka juga nanti akan kesulitan bersaing dalam penjual hasil pertanian, kalau mereka tidak disubsidi atau proses produksinya tidak dibantu, dampaknya, mereka tidak dapat bersaing di pasar. Karena produksi tinggi,” urai Faizal Rachman.
“Cara meningkatkan hasil produksi pertanian itu memberikan peluang pasar kepada komoditi yang kita kembangkan. Kemudian, intervensi pemerintah harus ada saat proses produksi,” tandasnya. (adv)
