KUTIM – Kekerasan terhadap perempuan dan anak kerap masih terjadi di Kutai Timur (Kutim). Hal ini sungguh mengkhawatirkan berbagai pihak. Salah satunya Anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Hj Fitriyani. Dia mengatakan, perlu dilakukan pencegahan terhadap fenomena itu.
Menurutnya, sosialisasi terhadap pencegahan kekerasan perempuan dan anak harus terus digalakkan. Dia menjelaskan, dengan adanya PKK dan Dasawisma, sosialisasi ini haruslah sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan adanya PKK dan Dasawisma yang digalakkan yang sudah sampai ke daerah, seperti ke RT, dusun, Kecamatan sampai ke bawah. Itu sudah diakomodir. Tinggal kebijakannya untuk mengatasi itu. Paling tidak ada edukasi yang kita diberikan,” ungkap Hj. Fitriyani.
Dia juga memaparkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim harus banyak melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai perlindungan anak dan perempuan. Untuk itu, dia menyarankan agar anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditambah.
“Anggaran harus banyak diberikan ke DPPPA karena linknya sangat luas. Selain itu ada Perda perlindungan anak nanti mengatasi permasalahan ini. Seperti adanya rumah singgah, aduan untuk korban. Kita ingin anggaran untuk itu memang ditingkatkan, jangan sampai itu terbelakangi,” ujarnya.
Hj Fitriyani juga menjelaskan luas wilayah Kutim yang memiliki 18 Kecamatan memiliki tantangan mengenai edukasi ke masyarakat. Jadi, sangat layak bila anggaran untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak melalui sosialisasi juga ditingkatkan.
“Kami ingin itu anggaran yang mengena di masyarakat dan tepat sasaran. Jangan wow aja. Apalagi ini sudah ada Perda Perlindungan anak pemberdayaan perempuan, jadi sosialisasi itu harus diperbanyak. Jadi bisa mengedukasi sampai lini bawah,” ujarnya.
“Sekarang itu anggarannya sudah tepat guna, cuma kita inginkan infrastrukturnya digalakkan, biar ada kelihatan. Dengan anggaran banyak ini Alhamdulillah, cuma penyerapan nya kurang. Karena mungkin ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.
Sekarang ini penyerapan anggaran baru juga berapa persen. Sementara Bontang untuk anggaran pokok saja sudah 45 persen terserap. Anggaran kita ini sudah signifikan, harus cepat terserap. Kita rugi bila anggaran tidak terserap maksimal,” tandasnya. (adv)
