KUTAI TIMUR – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yuli Sa’pang mengawatirkan ada sisa lebih anggaran (SILPA) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 ini.
Alokasi APBD di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), nampaknya belum bisa menjawab masalah pembangunan yang belum merata. Bahkan masyarakat seluruh kecamatan, baik pedalaman dan pesisir belum menerima manfaatnya.
Padahal, APBD Murni Kutim 2023 Rp 5,9 triliun. Meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Sedangkan melalui APBD Perubahan 2023, nilainya kembali meningkat, yakni Rp 9,788 triliun. Alokasi anggaran yang besar itu justru berbanding terbalik dengan serapan anggaran yang tidak maksimal.
“Terutama serapan anggaran yang dialokasikan melalui APBD murni. Beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) serapannya masih ada yang rendah,” ungkap Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Menurutnya, pemkab mestinya fokus dan bisa kerja cerdas. Sebagai upaya mempercepat proses serapan anggaran yang berasal dari APBD murni. Mengingat serapannya belum maksimal dan masih dapat dikatakan rendah. Sedangkan kini sudah memasuki triwulan keempat.
“Sudah alokasi APBD meningkat, waktu kerja malah semakin sempit. Memang pekerjaan lambat dijalankan. Malah di penghunjung triwulan ketiga baru dimulai (Agustus-September). Padahal bisa dilaksanakan pada triwulan pertama atau kedua,” ucapnya.
Sebenarnya, kata dia, seluruh jajaran legislatif memiliki kekhawatiran yang sama dengannya. Ya, mereka khawatir realisasi anggaran tidak terserap maksimal. Sehingga berpensi menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Sekarang kan anggaran murni saja belum selesai dikerjakan. Tentu berpotensi pada silpa. Harusnya anggaran besar, pekerjaan bisa dijalankan lebih awal. Tidak seperti sekarang, yang terlaksana saat triwulan III,” pungkasnya.
