KUTAI TIMUR – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Faisal Rachman menyebut DPRD terus memantau pembangunan yang baru dimulai progresnya.
Hal itu disebabkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kutai Timur di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
Dimana, APBD Kutai Timur tahun 2022 hingga perubahan mengalami kenaikan samapai Rp 9,788 triliun sehingga diperlukan percepatan realisasi anggaran.
Kendati demikian, hingga kini serapan anggaran masih rendah. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan pembangunan yang lambat dijalankan. Sehingga berdampak pada serapan anggaran di setiap OPD pelaksana. Mengingat, seharusnya pekerjaan bisa dilaksanakan di awal tahun.
“Kalau sekarang justru kegiatan pembangunan infrastruktur baru dimulai pada triwulan ketiga. Tentu saja menghambat serapan anggaran,” ungkap Faizal Rachman.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meminta, agar pekerjaan infrastruktur dapat dimaksimalkan. Mengingat waktu yang sempit, apalagi mendekati pelaksaan kegiatan di APBD Perubahan.
Terutama kegiatan dengan anggaran besar dengan skema tahun jamak yang harus diselesaikan dalam dua tahun ke depan atau hingga akhir masa jabatan kepala daerah saat ini.
“Kan semakin besar alokasi anggaran, mestinya proses kerjanya dipercepat. Kalau sekarang yang terjadi justru keterlambatan dilaksanakannya pekerjaan,” ucap polikus PDI Perjuangan itu.
Sedangkan sepanjang tahun ini, progres serapan anggaran baru 20 persen. Dia menilai, kalau setiap OPD bekerja serius, harusnya memasuki triwulan keempat saat ini serapannya bisa lebih besar.
“Kita harus memastikan pembangunan dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Kami (dewan) akan terus memantau baghaimana pelaksanaannya di lapangan. Terutama untuk pekerjaan yang baru dilelang bulan September. Harus disegerakan action di lapangan,” pungkasnya. (adv)
