BERAU TERKINI – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau diminta kooperatif dan transparan dalam memenuhi kebutuhan data selama proses pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal tersebut menyusul pelaksanaan exit meeting bersama BPK yang memberikan waktu lima hari kepada Pemkab Berau untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sejumlah hal yang menjadi bagian dari pemeriksaan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis,, mengatakan, dalam pertemuan tersebut, seluruh OPD hingga jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Berau turut dilibatkan.
“Ini terkait dengan exit meeting. Mereka memberikan waktu lima hari kepada kita untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian. Setelah itu selesai, mereka akan memberikan laporan dan kita tinggal menunggu,” ungkap Gamalis.
Ia berharap, dari proses pemeriksaan tersebut tidak ditemukan persoalan mendesak yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, keterlibatan seluruh OPD diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar.
Terlebih, BPK membutuhkan dukungan data dan informasi yang lengkap untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
Gamalis menyebut, seluruh OPD diundang dalam pertemuan tersebut, termasuk para asisten, staf ahli, kepala satuan kerja, kepala bagian hingga kepala badan.
Ia juga mengakui, pemeriksaan turut berkaitan dengan kondisi anggaran Kabupaten Berau tahun 2026.
Terlebih, kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Karena ini berkaitan dengan 2026. Dengan kondisi fiskal kita yang tidak memungkinkan untuk berbuat banyak, tentu mereka juga akan melakukan evaluasi-evaluasi terkait hal tersebut,” jelasnya.
Gamalis menegaskan, sejauh ini belum ada poin khusus yang disampaikan BPK terkait temuan mendesak.
Namun, BPK menekankan pentingnya kerja sama seluruh OPD dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan.
Ia meminta agar tidak ada OPD yang menghambat proses pendataan maupun membatasi akses informasi yang diperlukan tim pemeriksa.
“Lebih kepada kerja sama agar semua OPD dapat berkolaborasi dengan baik dan transparan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam hal pendataan jangan sampai dihalangi, sehingga laporan-laporan yang diperlukan bisa disampaikan secara terbuka,” pungkasnya. (*)
